Praktik tersebut terungkap setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membongkar dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus pengantin pesanan atau bride trafficking. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi berhasil menyelamatkan tiga perempuan asal Indramayu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan yang nyaris diberangkatkan ke China.
Melansir laman Channel News Asia pada Sabtu, 14 November 2026, Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes, Yolanda Evalyn, mengatakan para korban direkrut sepanjang Agustus-Oktober 2026. Mereka dijanjikan mahar sebesar Rp20-25 juta serta uang bulanan Rp4-5 juta jika bersedia menikah dengan pria asal China.
Namun, penyelidikan polisi menemukan bahwa para perempuan tersebut diduga tidak sekadar dijodohkan. Foto-foto mereka dikirim kepada agen di China untuk dijadikan katalog pengantin pesanan. Setiap perempuan bahkan disebut ditawarkan dengan harga Rp400-500 juta.
Dalam kasus ini, polisi menetapkan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan perempuan lintas negara, yakni YB, RMM, dan FC alias IA.
YB merupakan warga negara China yang datang ke Indonesia untuk menikahi korban dan membawanya ke negaranya. Sementara itu, RMM bertugas merekrut perempuan dengan iming-iming uang sekaligus mengatur pernikahan ilegal di Apartemen Grand Pramuka, Jakarta, yang juga dijadikan tempat penampungan. Menurut polisi, RMM sebelumnya pernah menjadi korban pengantin pesanan sebelum akhirnya diduga beralih menjadi perekrut.
Adapun FC alias IA diduga membantu memalsukan dokumen kependudukan dan perjalanan para korban.
Untuk melancarkan aksinya, pelaku diduga memalsukan tahun lahir korban agar memenuhi persyaratan pernikahan di China. Para korban kemudian dinikahkan secara siri dengan pria asal negara tersebut tanpa dokumen resmi.
Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 4 dan Pasal 10 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Mereka terancam hukuman penjara tiga hingga 15 tahun serta denda Rp120 juta sampai Rp600 juta.
Pengantin Pesanan Terus Berulang, Korban Tergiur Janji Ekonomi
Praktik perdagangan perempuan bermodus pengantin pesanan ke China bukan fenomena baru. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa telah berulang kali terungkap dengan modus yang hampir sama.
Pada Desember 2024, Polda Metro Jaya membongkar sindikat pengantin pesanan dan menangkap sembilan tersangka. Setiap perempuan yang berhasil direkrut disebut menghasilkan keuntungan Rp35-150 juta bagi para pelaku.
Kasus serupa kembali mencuat pada 2025. Reni Rahmawati, perempuan asal Jawa Barat, diduga menjadi korban setelah tergiur tawaran pekerjaan di China dengan gaji Rp15-20 juta per bulan. Namun, setibanya di sana, ia justru dinikahkan dengan pria setempat yang disebut telah membayar sekitar Rp400 juta kepada agen. Reni akhirnya dipulangkan ke Indonesia pada November 2025.
Pada Agustus 2026, Bareskrim Polri kembali mengungkap praktik pengantin pesanan dan menetapkan dua tersangka. Korban awalnya dijanjikan kehidupan yang lebih baik, tetapi justru mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tidak menerima uang bulanan Rp10 juta seperti yang dijanjikan.
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, menjelaskan salah satu faktor yang membuat perempuan terjerat praktik ini adalah iming-iming pernikahan dengan warga negara asing (WNA) yang dianggap memiliki kondisi ekonomi lebih mapan. Janji mahar dalam jumlah besar dan kehidupan yang lebih sejahtera membuat tawaran tersebut semakin sulit ditolak.
Padahal, pernikahan dengan WNA di negara tujuan memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami. Sebagian korban bahkan menganggap pernikahan tersebut hanya bersifat informal seperti nikah siri, tanpa menyadari bahwa perkawinan dapat tercatat secara resmi dan mengikat secara hukum di negara tersebut.
"Para WNI juga kerap belum sepenuhnya memahami bahwa apabila di kemudian hari tidak lagi ingin melanjutkan perkawinan, proses perceraian tidak dapat dilakukan secara mudah dan harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut," kata Heni, dikutip dari CNA.
Karena itu, Kementerian Luar Negeri mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap tawaran perjodohan atau pernikahan dengan WNA, terutama jika disertai janji mahar maupun uang dalam jumlah besar.
"Masyarakat diharapkan memastikan latar belakang calon pasangan dan legalitas proses perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan," ujar Heni. (Wisa Irena Br Sitepu)
