Sebuah pernyataan pemerintah mengumumkan pemecatan tiga pejabat, tapi tidak menyebutkan kapan ketiganya resmi diberhentikan.
Juru bicara sebuah kantor jaksa, Mohamed Ali Barhoumi, mengatakan salah satu pejabat itu telah ditangkap dalam operasi kepolisian terhadap seorang pebisnis, yang mengaku mendapat tekanan untuk membayarkan sejumlah uang suap.
Menurut Barhoumi, seperti dikutip alaraby.co.uk, Rabu 29 Maret 2017, pebisnis itu mengaku bahwa ada pejabat yang memaksanya membayar sejumlah uang untuk pembaruan izin sewa tokonya.
Tersangka penerima suap disebut menerima 500 dinar dari pemilik toko dalam operasi kepolisian.
Korupsi merajalela di bawah kepemimpinan Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali yang digulingkan dalam pemberontakan pada 2011. Sejak saat itu, korupsi masih melanda pemerintahan.
Ben Ali juga telah didakwa dalam beberapa kasus, sebagian besar korupsi administratif dan finansial.
Pemerintahan Chahed telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas di tahun pertamanya menjabat. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Tunisia Chawki Tabib mengingatkan bahwa masalah korupsi di negaranya sudah mencapai level "epidemik."
Tunisia berada di urutan 75 dari 170 negara paling korup dalam indeks Transparency International pada 2016. Enam tahun sebelumnya, Tunisia di urutan 59.
Pada Januari, KPK Tunisia mengapresiasi peran 10 whistleblower dalam mengungkap sejumlah kasus korupsi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
