Dalam pernyataan resmi pada Senin 4 Februari 2019, pemerintah RD Kongo mengatakan gaji seumur hidup ini "tidak bertujuan untuk memperkaya para pejabat."
Kedua dekrit, yang membuat mantan menteri pun mendapat gaji sedikitnya USD2000 atau setara Rp27 juta telah mendapat gelombang kritik. Ini dikarenakan mayoritas warga RD Kongo hidup di bawah garis kemiskinan.
"Gaji diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, perumahan dan kesehatan," sebut pemerintah RD Kongo, seperti disitat dari kantor berita BBC.
"Pembayaran (seumur hidup) bertujuan agar mereka (para menteri) tidak jatuh miskin," lanjutnya.
Dua dekrit itu ditandatangani Perdana Menteri Bruno Tshibala pada November lalu. Isu ini baru ramai di media RD Kongo belakangan ini.
Dekrit pertama membuat mantan PM menerima gaji 30 persen dari penghasilan PM saat ini, penerbangan kelas bisnis selama satu tahun dan tunjangan urusan rumah tangga sebesar USD5000 atau setara Rp69 juta.
Aturan kedua membuat mantan menteri menerima 30 persen dari gaji menteri saat ini dan tunjangan Rp14 juta per bulan. Mereka juga akan mendapat penerbangan kelas bisnis selama satu tahun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
