Jakarta: Duta Besar Belanda untuk Indonesia Rob Swartbol menuturkan Indonesia harus memperbaharui sistem hukum. Selain itu, hukum di Indonesia harus lebih transparan dan adil.
"Indonesia harus memiliki hukum yang transparan dalam penegakannya. Maksudnya, hukum harus ditegakkan juga ke masyarakat dengan peringkat tinggi," ucapnya saat ditemui di sela diskusi Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 di Erasmus Huis, Jakarta, Rabu 17 Januari 2018.
Menurut dia, hukum harus terus bisa dimanfaatkan semua orang tanpa peduli derajatnya. Dia juga mengatakan, Indonesia harus bisa memungkinkan orang untuk bisa ke pengadilan atau entitas hukum lainnya saat ingin memperoleh hukum tersebut.
Tak hanya itu, perangkat dalam pengadilan, seperti hakim dan jaksa juga harusnya transparan dalam mengambil keputusan.
"Untuk hakim dan jaksa di pengadilan, harus adil, jujur, tidak korupsi. Semua ini untuk memastikan hukum adil kepada semua orang," lanjut dia.
Dubes Swartbol mengatakan Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia sudah sangat bekerja keras untuk menciptakan hukum yang adil dan transparan tanpa pandang bulu.
Dia menambahkan, kerja keras tersebut tak lepas dari kerja sama antara Mahkamah Agung Indonesia dan Belanda. "Kami tak hanya bekerja di bidang teknik saja, tapi juga bersama mencari solusi dan cara hukum dapat ditegakkan tanpa memandang siapapun orangnya," lanjut dia.
Karenanya, Dubes Swartbol mengatakan diskusi Indonesia-Netherlands Rule of Law and Security Update 2018 menjadi sarana dua negara saling mendengarkan.
"Update berarti hubungan kerja sama kita semakin kuat, semakin erat dan semoga dengan saling mendengarkan, bisa memberi kita semua wawasan dan pendekatan baru untuk melindungi dan memperkuat sistem peradilan yang mudah diakses, akuntabel, inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.
Sebagian besar undang-undang di Indonesia berdasar pada undang-undang lama Belanda. Untuk mencapai kemajuan di bidang hukum, tentu saja UU tersebut harus diperbaharui.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
