"Pedampingan tersebut dilakukan mengingat banyaknya kasus TKI yang terancam vonis mati di luar negeri, pemerintah jangan sampai kecolongan lagi seperti kasus yang menimpa Siti Zaenab beberapa waktu lalu. Pemerintah dapat notifikasi setelah TKI sudah di eksekusi" ujar Ketua Desk Perlindungan TKI BAHU NasDem, Wibi Andrino, dalam keterangan persnya, Minggu (17/5/15).
Menurutnya, kasus ini penting dan patut diberikan pendampingan hukum. Mengingat keluarga korban tidak mendapat informasi terkait hukuman mati keduanya. "Ini menyangkut masalah harkat dan martabat, baik bangsa, negara maupun hak asasi manusia yang patut kita bela," imbuh dia.
"Kami akan adukan ke kementrian terkait permasalahan TKI agar keluarga korban minimal bisa bertemu secara langsung dengan Wanipah dan Siti Komariyah di negara mereka di tempatkan," sambung dia.
Wakil Ketua SPILN Imam Syafi'i mengungkapkan, kasus Wanipah dan Siti Komariyah terjadi pada 2011 silam. Seharusnya pemerintah, melalui pihak yang berwajib telah meminta pertanggungjawaban kepada perusahaan pengirim kedua TKI itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
