PM Li sebelumnya meminta agar pejabat pemerintah mengurangi birokrasi, sebagai akibat dari melambatnya roda perekonomian Tiongkok. Bagi Li, para pejabat pemerintah ini tidak lebih seperti kader partai yang korup dan selama ini berupaya diberantas oleh pemerintah.
Dalam beberapa kesempatan, Li mengkritik pejabat yang ceroboh dan malas dalam mengimplementasi kebijakan dari Beijing. Para pejabat ini dianggap seperti tutup mata atas kampanye Presiden Xi Jinping dalam memberantas korupsi.
Mei 2015 lalu pemerintah mengirim 11 tim investigasi ke 18 provinsi dan kota untuk memastikan bahwa perintah dari pemerintah pusat benar-benar diikuti.
"Penyelidikan ini bertujuan untuk menegakkan implementasi kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya," ujar Li, seperti dikutip Reuters, Kamis (9/7/2015).
Menurut Li, meski banyak hasil bagus ditemukan, tetap saja ada masalah yang harus segera diatasi. Ini termasuk dana yang tidak terpakai dan lahan yang dibiarkan tidak tergarap.
"Menunda pekerjaan tanpa ada gebrakan dan tidak menghasilkan apapun adalah tipikal pejabat koruptor. Pejabat seperti ini harus dimintai pertanggungjawaban," tegas PM Li.
Menurut Li, beberapa pejabat daerah memperlihatkan biaya birokrasi yang sangat besar. "Apakah mereka bermain dengan kata-kata? Kita harus menyelidiki ini secara menyeluruh," menurutnya.
Bagi Li, tim penyelidik telah melakukan tugasnya dengan baik. Menurutnya sistem keras ini harus dibuat secara permanen dan hasil penyelidikan pun akan diumumkan ke publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
