Diplomasi ekonomi adalah salah satu pilar utama Indonesia di dunia internasional.
"Saat saya atau Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan negara mana pun, kita selalu menggunakan diplomasi ekonomi untuk menjalin kerja sama dan membuat negara lain tertarik dengan kondisi ekonomi Indonesia," kata Menlu Retno dalam pidatonya, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Jumat 3 Maret 2017.
"Begitupun dengan 132 perwakilan Indonesia di luar negeri. Mereka mempunyai tugas yang jelas dan tentu saja berat untuk mempromosikan Indonesia dengan menggunakan diplomasi ekonomi," lanjutnya.
Para perwakilan Indonesia di luar negeri tak hanya menjadi sekadar representasi RI, tetapi juga mempromosikan potensi serta kebijakan ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata Tanah Air,
"Kebijakan ekonomi Indonesia sangat penting untuk diketahui negara lain sehingga lewat diplomat kami, mereka (negara lain) bisa tertarik menanam investasi di Indonesia dan melakukan kegiatan ekonomi bersama, misalnya," tutur mantan duta besar RI di Belanda ini.
Menlu Retno juga menegaskan bahwa nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Kemenlu dengan BI sangat penting untuk menjadi amunisi Indonesia di luar negeri, utamanya untuk mempromosikan ekonomi Indonesia.
Diharapkan, kerja sama ini dapat memperkuat kebijakan kedua instansi dalam beberapa hal, terutama meningkatkan persepsi positif ekonomi, memperjuangkan kepentingan Indonesia di tingkat internasional dan meningkatkan kapasitas sumber daya.
Kemenlu RI dan Bank Indonesia akan bekerja sama dalam merumuskan posisi dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral dan multilateral serta akan memperluas jaringan dengan negara sahabat atau lembaga internasional.
MoU mengenai kerja sama peningkatan diplomasi ekonomi ini akan berlaku selama tiga tahun.
Sebelumnya, Kemenlu RI dan Bank Indonesia pernah menandatangani kesepakatan mengenai kerja sama peningkatan profesionalisme diplomasi ekonomi di bidang moneter perbankan dan sistem pembayaran yang disepakati di tahun 2008 dan berakhir pada 2013.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
