Dilansir dari NBT World, pemerintah Thailand bergerak untuk memberantas blackchin tilapia setelah ikan tersebut dilaporkan telah menyebar ke 21 provinsi. Pemerintah juga melanjutkan langkah pengendalian untuk menekan populasinya.
Perkembangan terbaru ini berkaitan dengan putusan Central Administrative Court Thailand pada 8 September 2026. Pengadilan memerintahkan Departemen Perikanan dan lembaga terkait untuk menjalankan langkah pengendalian, pencegahan, penanganan, serta pemberantasan perkembangbiakan dan penyebaran blackchin tilapia di wilayah terdampak.
Kenapa Thailand Berantas Ikan Nila Dagu Hitam?
Blackchin tilapia atau ikan nila dagu hitam menjadi masalah karena merupakan ikan asing yang dapat berkembang dan menyebar di lingkungan perairan Thailand. Keberadaannya dikhawatirkan mengganggu keseimbangan ekosistem serta ikan-ikan lokal.Penyebaran ikan tersebut juga berdampak kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perikanan. Gugatan yang menjadi dasar perkara di pengadilan diajukan oleh 54 orang dari wilayah terdampak. Mereka menilai penyebaran blackchin tilapia telah menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi masyarakat.
Dalam putusannya, Central Administrative Court menyatakan Departemen Perikanan memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mencegah penyebaran spesies asing tersebut sesuai kewenangannya berdasarkan aturan perikanan Thailand.
Pengadilan juga memerintahkan pemerintah menjalankan rencana aksi 2024–2027 untuk menangani wabah blackchin tilapia serta mengambil langkah tambahan yang diperlukan.
Thailand Diberi Waktu 180 Hari
Putusan pengadilan tidak berarti pemerintah Thailand hanya memiliki waktu 180 hari sejak keputusan dibacakan pada 8 September.Melansir The Nation Thailand, langkah pengendalian tersebut harus menghasilkan perkembangan dalam waktu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Para pihak masih memiliki waktu untuk mengajukan banding sehingga putusan tersebut belum langsung menjadi final.
Selain memerintahkan pengendalian ikan, pengadilan juga meminta Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan penetapan sejumlah wilayah di Provinsi Samut Songkhram sebagai kawasan bantuan bencana. Wilayah tersebut mencakup Amphawa, Mueang Samut Songkhram, dan Bang Khonthi.
Langkah tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang mengalami kerugian akibat penyebaran blackchin tilapia.
Gugatan terhadap CPF Ditolak
Perkara ini juga berkaitan dengan Charoen Pokphand Foods (CPF). Dalam gugatan tersebut, para penggugat meminta CPF dan pihak lainnya bertanggung jawab atas kerugian yang berkaitan dengan penyebaran blackchin tilapia.Namun, The Nation Thailand melaporkan Central Administrative Court menolak permintaan agar CPF membayar kompensasi kepada negara.
Penolakan tersebut bukan berarti pengadilan menyatakan CPF tidak bertanggung jawab atas penyebaran ikan tersebut. Pengadilan menolak bagian tuntutan itu karena para penggugat dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permintaan kompensasi kepada negara melalui dasar hukum yang digunakan.
Sementara itu, pemerintah Thailand tetap diminta menjalankan kewajibannya untuk mengendalikan penyebaran blackchin tilapia. Upaya tersebut menjadi bagian dari penanganan ikan invasif yang kini telah ditemukan di sejumlah wilayah negara tersebut.
Dengan demikian, istilah “memberantas ikan nila” dalam konteks Thailand bukan merujuk pada ikan nila yang umum dikonsumsi, melainkan secara khusus blackchin tilapia atau ikan nila dagu hitam yang dianggap sebagai spesies asing invasif.
(Ellen Octovia Suherman)
