Sebagian besar dari 11 juta warga negara Indonesia yang menyandang disabilitas tidak diikutsertakan dalam proses pemilu di Indonesia. Hal ini diakibatkanstigma sosial dan diskriminasi, kurangnya materi pendidikan pemilih aksesibel, dan lemahnya penerapan regulasi yang menjamin hak-hak politik dan pemilu penyandang disabilitas.
Partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu masih relatif rendah. Sebagai warga negara Indonesia, para penyandang disabilitas juga memiliki hak pilih yang sama dengan warga negara lainnya (UU No. 19 Tahun 2011). Undang-Undang ini juga menyebutkan negara wajib mewujudkan hak penyandang disabilitas dan menjamin kesamaan hak serta kebebasan mendasar yang salah satunya hak mendapatkan perlindungan dan pelayanan dalam pemilu.
Dialog regional yang akan diselenggarakan di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, ini diselenggarakan Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (AGENDA), bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Persatuan Penyelenggara Pemilu Dunia (Association of World Election Bodies, AWEB).
Jaringan Pemilihan Umum Akses Disabilitas (AGENDA) adalah konsorsium beberapa organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas (OPD) di Asia Tenggara yang bertujuan mendorong pemenuhan hak-hak pemilu penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.
Dibentuk pada 2011 oleh International Foundation for Electoral Systems (IFES), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), AGENDA didanai Pemerintah Australia dengan dukungan dari IFES.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
