"Kita sudah memanggil Duta Besar Australia, untuk menyampaikan strong concern (pernyataan sikap)," ujar Menlu Retno, di Pejambon, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Sikap Australia yang mengeluarkan kebijakan unilateral tentang pencari suaka, disebut oleh pihak Negeri Kangguru bisa mengurangi pergerakan pencari suaka ke Indonesia. Tetapi pada kenyataanya hal tersebut berbeda.
Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menyataka negaranya tidak akan lagi menerima pencari suaka yang mendaftar ke lembaga PBB, UNHCR setelah 1 Juli 2014 di Indonesia. Namun dikhawatirkan kebijakan ini juga akan berlaku bagi mereka yang mendaftar untuk mencari suaka di perwakilan UNHCR di Suriah, Iran, Malaysia dan Irak.
Logikanya, banyak sekali pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit pertama. Bila mereka tiba di Indonesia sebagai negara pertama yang disinggahi, otomatis Australia melepaskan tanggungjawab kepada Indonesia yang harus mengurus para pencari suaka.
"Kebijakan unilateral ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah dan kita sudah sepakat untuk memperkuat kerja sama," lanjut Menlu.
Seperti telah disebutkan Menlu Retno sebelumnya, Indonesia sudah melakukan ekstra miles. Indonesia sudah melakukan hal-hal yang cukup banyak untuk penanganan pengungsi.
Menurutnya penanganan pengungsi, harus menjadi tanggung jawab bersama, antara negara asal, transit, dan tujuan, yang dalam hal itu akan dibantu oleh UNHCR.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
