Bagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sinergi sangat penting dilakukan antara Pemerintah dan PBB dalam program-program pembangunan di Indonesia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan pencapaian target SDGs.
"Ini merupakan salah satu upaya Kementerian Luar Negeri untuk menyelaraskan kegiatan PBB di Indonesia dengan agenda pembangunan Pemerintah dan melaksanakan koordinasi serta kerja sama yang lebih efektif, transparan, berorientasi tujuan, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait," ujar Menlu Retno Marsudi pada acara pembukaan Pertemuan Pleno Kedua Indonesia – United Nations Consultative Forum (IUNCF) pada 29 April 2016, di Kementerian Luar Negeri RI.
"Dengan adanya forum ini, diharapkan adanya peningkatan koherensi dan keefektifan kerjasama antara Pemri dan PBB di Indonesia," lanjut Menlu Retno, dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri, yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (30/4/2016).
IUNCF ke-2 akan mengesahkan hasil kerja Working Group 1, berupa Information Sharing and Cooperation Development, dan Working Group 2 yang termasuk di dalamnya Administration. Forum Konsultasi Indonesia–PBB tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Multilateral, Dubes Hasan Kleib, dan Residen Koordinator PBB untuk Indonesia, Douglas Broderick.
Pertemuan dihadiri oleh perwakilan kantor Badan PBB di Indonesia dan perwakilan Kementerian/Lembaga yang memiliki kerjasama dengan Badan-Badan PBB di Indonesia. Saat ini, lebih dari 20 Badan PBB beroperasi di Indonesia di mana masing-masing memiliki program di berbagai wilayah di Indonesia.
Keberadaan IUNCF diharapkan dapat meningkatkan koordinasi tidak hanya antara Pemerintah dan Badan-Badan PBB di Indonesia tetapi juga di antara Badan PBB tersebut. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya duplikasi program kegiatan dan mengarahkan program berdasarkan kebutuhan.
IUNCF Ke-2 menghasilkan kesepakatan pembuatan database seluruh program kerjasama antara Badan PBB dan Kementerian/Lembaga di Indonesia, bagan petunjuk umum mekanisme program, daftar focal point kerja sama kementerian/instansi RI dengan Badan PBB, daftar Host Country Agreement antara Badan PBB dan Pemri, kumpulan peraturan dan ketentuan-ketentuan terkait perpajakan, bea, imigrasi dan konsuler, serta mekanisme dan prosedur perpajakan, fasilitas bea, imigrasi dan kegiatan konsuler.
"Indonesia telah menunjukan sebagai pimpinan global untuk SDGs dan pasukan penjaga perdamaian PBB (UN peacekeeping) pada mekanisme regional untuk mengurangi bencana dan menyelesaikan konflik," tutur Residen Koordinator PBB untuk Indonesia, Douglas Broderick.
"Pertemuan IUNCF ini merupakan upaya memperkuat kerja sama nasional dan meningkatkan kepemimpinan Indonesia di tingkat global," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
