"Negara tetangga Jepang di Asia dan dunia internasional sangat memperhatikan langkah yang diambil, terkait aspek militer Jepang. Kami tahu di Jepang sendiri ada suara yang menentang aturan baru tersebut (yang mengaktifkan kembali militer Jepang)," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hong Lei, seperti dikutip CCTV, Sabtu (19/9/2015).
"Kami harap Pemerintah Jepang mendengarkan suara keadilan dari rakyatnya dan komunitas internasional. Jepang harus mengikuti jalur perdamaian, bertindak hati-hati dalam aspek keamanan militer dan menjaga perdamaian regional," lanjutnya.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menegaskan, perubahan yang dilakukan adalah normalisasi kebijakan militer Jepang. Selama ini militer Jepang dibatasi oleh konstitusi pasifis yang diterapkan Amerika Serikat (AS) setelah Perang Dunia II.
"Undang-undang ini sangat diperlukan karena ancaman makin meningkat dari Tiongkok dan Korea Utara (Korut) yang tidak stabil," sebut Abe.
"Ini dikeluarkan untuk melindungi nyawa rakyat," tegasnya.
Dengan adanya aturan baru tersebut, Jepang akan kembali mengaktifkan kekuatan militernya pertama kali dalam 70 tahun terakhir. Selama ini, Jepang hanya memiliki pasukan bela diri yang fungsinya tidak untuk bertempur.
Perubahan tersebut memungkinkan pasukan Jepang untuk bergabung dengan pakta keamanan sekutu. Bagi penentang undang-undang ini melihat Jepang bisa terseret dalam perang yang diikuti oleh AS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
