"Kita sudah melakukan pertemuan dengan UNHCR. Dan UNHCR juga sangat keras menyampaikan ketidaksukaan terhadap policy yang diambil oleh Australia," ujar Menlu Retno Marsudi di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Ketika ditanya mengenai apakah kebijakan Pemerintah Australia bisa memberikan dampak buruk kepada Indonesia, Menlu menyoroti policy atau kebijakan unilateral Australia.
"Kita tidak bicara numbers (atau angka). Tetapi policy-nya (kebijakannya) yang kita soroti. Policy-nya itu sendiri yang justru kita khawatirkan," jelasnya.
Menlu menegaskan bahwa dirinya akan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Australia. Mantan Dubes Indonesia untuk Belanda itu sudah berbicara dengan Menlu Australia Julie Bishop dan mengingatkan agar Australia untuk belajar dari pengalaman hubungan lalu.
Dalam pembicaraannya dengan Bishop, Menlu Retno meminta agar tidak mengulangi sikap yang bisa merusak hubungan kedua negara. Tidak diketahui apakah Australia berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan di masa lalu, yang jelas Negeri Kanguru hanya berjanji untuk melakukan komunikasi kepada Menlu Retno secara langsung.
Masalah baru antara Indonesia dan Australia muncul ketika Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menyataka negaranya tidak akan lagi menerima pencari suaka yang mendaftar ke lembaga PBB, UNHCR setelah 1 Juli 2014 di Indonesia.
Namun banyak sekali pencari suaka yang menjadikan Indonesia sebagai negara transit pertama. Bila mereka tiba di Indonesia sebagai negara pertama yang disinggahi, otomatis Australia melepaskan tanggungjawab kepada Indonesia yang harus mengurus para pencari suaka.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
