Baca juga: PBB Sebut Militer Myanmar Bertanggung Jawab atas Genosida di Rakhine.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menegaskan, Indonesia terus mendorong agar Myanmar bisa menangani masalah ini, meski laporan tersebut baru laporan awal.
"Secara bilateral, Indonesia sudah mengulurkan bantuan. Ke depannya kita berharap agar Myanmar bisa menindaklanjuti masalah ini dan juga formula 4+1 yang dulu dirumuskan bisa dilaksanakan," kata Arrmanatha, di Kemenlu RI, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2018.
"Dalam formula itu terdiri memastikan jaminan keamanan kepada rakyat yang ada di Rakhine agar semua pihak bisa menahan diri untuk semua," lanjut dia.
Selain itu, rekomendasi Kofi Annan pun harus segera dilaksanakan Myanmar, khususnya agar Myanmar memberikan akses kegiatan ekonomi di Rakhine secara inklusif.
"Kita beri dorongan ke Myanmar dan menyampaikan juga ada tekanan internasional bagi mereka agar mereka melangkah maju untuk selesaikan masalah ini," ungkap dia.
Tim pencari fakta PBB yang dipimpin Marzuki Darusman menyerukan agar Panglima Militer Myanmar dan lima komandan lainnya dituntut atas genosida terhadap Rohingya, tak terkecuali Panglima Senior Jenderal Min Aung Hlaing.
Baca juga: Myanmar Lakukan Genosida, Pemimpin Rohingya Tuntut Keadilan.
Dalam 20 halaman terakhir di laporan tim pencari fakta, disebutkan bahwa ada informasi yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan terhadap militer Myanmar.
Selain itu, ada pula kasus pembunuhan terhadap 20 orang Rohingya di desa pesisir Inn Din yang merujuk pada pertanggungjawaban militer Myanmar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
