medcom.id, Kuala Lumpur: Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menyambut keputusan Pemerintah Filipina untuk kembali bertemu dengan kelompok Moro Islamic Liberation Front (MILF) akhir pekan ini.
Pertemuan ini dilakukan oleh Pemerintah Filipina dengan MILF, dalam bentuk panel implementasi baru. Keduanya bertemu di Kuala Lumpur pada 13-14 Agustus, untuk meluncurkan kembali secara formal kesepakatan 'Implementing Phase of the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro'.
"Penyelesaian damai dari konflik yang sudah berjalan berdekade lebih, telah menyebabkan puluhan ribu jiwa tewas dan ini adalah pencapaian bersejarah," ujar Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, dalam keterangan tertulis Kantor Perdana Menteri Malaysia, yang diterima Metrotvnews.com, Sabtu (13/8/2016).
"Malaysia terhormat untuk memfasilitasi negosiasi yang berkontribusi untuk perdamaian demi menghasilkan keamanan dan stabilitas di Mindanao, Filipina serta kawasan," lanjut PM Najib.
"Pemerintah Malaysia akan tetap berkomitmen untuk membantu proses perdamaian selama diminta. Kami menghormati kedaulatan dari negara lain dan menganggap campur tangan asing dalam urusan dalam negara lain, adalah kelahan. Tetapi jika diminta oleh Pemerintah negara sahabat, kami siap untuk memberikan bantuan," imbuh PM Najib.
Bagi PM Najib, determinasi ini menunjukkan bahwa Presiden Filipina Rodrigo Duterte dalam menciptakan perdamaian tetap krusial. Meskipun ada tantangan, pihaknya yakin perkembangan dan kesejahteraan di selatan Filipina bisa tercapai.
"Perdamaian dan keharmonisan akan menguntungkan tidak hanya Mindanao dan juga Bangsamoro, tetapi juga Filipina dan kawasan. Kami minta pihak yang terkait untuk melanjutkan proses demi mencapai perdamaian," pungkas PM Najib.
Konflik antara Pemerintah Filipina dan Moro sudah berlangsung sejak 1969. Moro National Liberation Front (MNLF) dibentuk oleh Nur Misuari, setelah melihat tewasnya 60 warga Muslim Filipina dan operasi komandi merebut Sabah dari Malaysia.
MNLF sendiri pecah ke beberapa kelompok, termasuk menjadi MILF. Perlawanan Moro sendiri berakar pada perlawanan panjang Bangsamoro terhadap kekuasaan asing, termasuk aneksasi Amerika Serikat di Filipina pada 1899.
Pada Januari 1987, MNLF menerima tawaran Pemerintah Filipina untuk membentuk wilayah semi-otonomi. Namun MILF menolak pembentukan dan melanjutkan perjuangan bersenjata.
Beberapa kali perundingan damai dilakukan antara MILF dengan Pemerintah Filipina. Mulai dari pemerintahan Marcos hingga ke Duterte.
Pada 7 Oktober 2012, mantan Presiden Beniqno Aquino mengumumkan kesepakatan damai dengan MILF. Kesepakatan kemudian ditandatangani pada 15 Oktober 2012, dengan tujuan membentuk jalan perdamaian antara kedua pihak.
Pada 24 Januari 2014, Ketua Negosiator Pemerintah Filipina, Coroner Ferer dan Ketua Negosiator MILF Mohagher Iqbal menandatangani perdamaian di Kuala Lumpur. Kesepakatan damai ini membuka jalan pembentukan entitas otonomi Muslim yang disebut 'Bangsamoro'.
Pemerintah Filipina bermaksud untuk membentuk wilayah Bangsamoro pada 2016. Dengan kesepakatan ini, Bangsamoro akan memiliki pemerintahan sendiri dalam bagian Filipina selatan dan sebagai gantinya pasukan dari MILF dibubarkan.
