Tekanan itu antara lain datang dari mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang kembali menyerukan agar PM Najib mengundurkan diri dari jabatannya.
"Saya pikir kini waktunya sudah tiba bagi bangsa ini untuk menuntut pengunduran diri PM, harus menuntut diadakan penyelidikan oleh lembaga Malaysia, pembentukan pengadilan, pengadilan independen, bukan yang dibentuk atas petunjuk perdana menteri karena perdana menterilah yang akan diselidiki," kata Mahathir, seperti dikutip BBC, Jumat (22/7/2016).
Mantan PM yang berkuasa selama 22 tahun itu berkata PM Najib Razak bertanggung jawab penuh atas skandal keuangan yang melanda badan investasi negara Malaysia, 1MDB.
Alasannya, kata dia, seluruh keputusan penggunaan uang di 1MDB harus mendapat persetujuan dewan penasihat dan dewan penasihat adalah perdana menteri Malaysia.
Gugatan hukum yang diajukan Departemen Kehakiman AS di Los Angeles menyebutkan para pejabat dan individu Malaysia menghambur-hamburkan uang dari 1MDB.
Dokumen pengadilan tak sampai menyebut nama pejabat yang dimaksud tetapi hanya merujuk pada 'pejabat Malaysia nomor satu' yang diperkirakan sebagai Najib Razak.
Terkait penyelidikan di AS ini, Departemen Kehakiman AS berupaya menyita aset senilai lebih USD1 miliar atau sekitar Rp13 triliun.
Semantara, kantor PM Najib Razak menyatakan Malaysia akan bersikap kooperatif dalam penyelidikan 1MDB. Disebutkan Pemerintah Malaysia akan bekerja sama penuh dengan investigasi apapun terhadap perusahaan Malaysia atau rakyat Malaysia sesuai dengan protokol-protokol internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
