"Dan melukai perasaan umat Muslim," bunyi pernyataan Kemlu via akun Twitter @Kemlu_RI, Sabtu, 8 Mei 2021.
Pengusiran paksa dan kekerasan tersebut dianggap bertentangan dengan berbagai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) maupun hukum humaniter internasional. Aksi ini tak sesuai dengan Konvensi Jenewa IV 1949.
Pemerintah menilai aksi ini berpotensi menyebabkan ketegangan dan instabilitas di kawasan. Indonesia mendesak masyarakat internasional mengambil langkah nyata untuk menghentikan pengusiran paksa warga Palestina dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil.
Baca: Rusia Serukan Israel dan Palestina untuk Menahan Diri
Di sisi lain, PBB mengekspresikan kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di sejumlah titik di Yerusalem dalam beberapa pekan terakhir. Bentrokan terjadi di wilayah Sheikh Jarrah dan Kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem.
Ketegangan di Sheikh Jarrah dipicu ancaman penggusuran terhadap sejumlah keluarga Palestina. Sementara itu, bentrokan di Kompleks Masjid Al-Aqsa dipicu penyerbuan pasukan Israel terhadap masyarakat Palestina yang baru selesai menunaikan salat Isya dan Tarawih.
"Saya sangat khawatir atas lonjakan ketegangan dan kekerasan di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, sejak awal Ramadan ini," kata Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah, Tor Wennsland, dilansir dari laman Mehr News Agency.
Wennsland meminta pasukan Israel menahan diri, hanya menggunakan kekuatan jika memang tak terhindarkan lagi. Ia juga menyerukan masyarakat Palestina tidak mengambil tindakan provokatif yang dapat memicu ketegangan.
"Pemimpin politik, keagamaan, dan tokoh masyarakat dari semua kubu harus menentang kekerasan, penghasutan, dan retorika provokatif," tutur Wennsland.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
