Pemerintah dan kritik dari Barat memperingatkan undang-undang baru itu akan mengekang kebebasan kota dan merusak skema tata kelola ‘Satu Negara, Dua Sistem’. Pengkritik menilai secara teknis tidak akan ada lagi kebebasan di Hong Kong.
Namun para pejabat Beijing menolak kritik terhadap undang-undang itu pada konferensi pers.
"Apa hubungannya ini denganmu? Itu bukan urusan Anda,” tegas kata Zhang Xiaoming dari kantor Dewan Negara Urusan Hong Kong dan Makau, seperti dikutip AFP, Rabu, 1 Juli 2020.
Para pejabat bersikeras telah ada konsultasi luas dengan anggota masyarakat Hong Kong dan membalas kritik bahwa itu merongrong otonomi Hong Kong.
"Jika yang kita inginkan adalah satu sistem satu negara, itu akan sederhana," kata Zhang.
"Kami sepenuhnya dapat memberlakukan hukum pidana, prosedur pidana dan hukum keamanan nasional dan hukum nasional lainnya di Hong Kong. Mengapa kita perlu berupaya keras untuk merumuskan undang-undang keamanan nasional yang dibuat khusus untuk Hong Kong?” ungkapnya.
Dan dia mengecam saran hukuman dari negara lain. “Beberapa negara sekarang mengatakan bahwa mereka akan menjatuhkan sanksi berat pada beberapa pejabat Tiongkok. Saya pikir ini adalah logika para bandit,” pungkas Zhang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
