Komentar yang diterbitkan kantor berita Korea Utara (KCNA) tersebut mengkritik latihan yang berkelanjutan sebagai pemicu unuk mendorong situasi di Semenanjung Korea ke titik ledakan.
"Histeria konfrontasi militer AS dan para pengikutnya yang sembrono terhadap DPRK mendorong situasi di semenanjung Korea ke bencana yang tidak dapat diubah ke ambang perang nuklir," kata Choe Ju Hyon, seorang analis keamanan internasional, dilansir dari Al Jazeera, Kamis, 6 April 2023.
“Sekarang masyarakat internasional dengan suara bulat berharap awan gelap perang nuklir yang menggantung di semenanjung Korea akan disingkirkan sedini mungkin,” tambahnya.
Pasukan AS dan Korea Selatan telah melakukan serangkaian latihan musim semi tahunan sejak Maret, termasuk latihan udara dan laut yang melibatkan kapal induk bertenaga nuklir AS serta pembom B-1B dan B-52, dan pendaratan amfibi skala besar pertama mereka. latihan dalam lima tahun.
Pada Rabu kemarin, B52 dikerahkan untuk penggunaan pertama mereka di semenanjung dalam sebulan.
Komentar itu, menyebutkan keterlibatan kapal induk USS Nimitz bertujuan untuk memicu konfrontasi mengatakan, Pyongyang akan menanggapi latihan tersebut dengan melakukan pencegahan perangnya melalui "tindakan ofensif".
“Latihan itu telah mengubah semenanjung Korea menjadi majalah bubuk besar yang dapat diledakkan kapan saja,” tambahnya.
Korea Utara memandang latihan semacam itu sebagai latihan untuk invasi.
Pyongyang melakukan sejumlah tes senjata tahun lalu dan telah meningkatkan aktivitas militernya dalam beberapa pekan terakhir.
Mereka telah meluncurkan hulu ledak nuklir baru yang lebih kecil, menembakkan rudal balistik antarbenua jarak jauhnya, Hwasong 17, dan menguji drone bawah air berkemampuan nuklir yang sedang dikembangkan. Pyongyang juga menembakkan rudal jelajah dari kapal selam.
Dalam artikel KCNA terpisah, Han Tae Song, perwakilan tetap misi diplomatik Korea Utara di Jenewa, mengutuk keras resolusi tahunan yang diadopsi minggu ini oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB tentang situasi hak asasi negara.
Resolusi tersebut, yang diadopsi tanpa pemungutan suara, termasuk perpanjangan mandat Pelapor Khusus tentang situasi hak asasi manusia di Korea Utara selama satu tahun.
"Tindakan provokasi dan permusuhan politik yang tidak dapat ditolerir dan dokumen penipuan yang paling dipolitisasi," kata Han.
Sebuah laporan penting PBB 2014 tentang hak asasi manusia Korea Utara menyimpulkan bahwa kepala keamanan Korea Utara, dan mungkin pemimpin Kim Jong Un, harus diadili karena mengawasi sistem kekejaman ala Nazi yang dikendalikan negara.
AS menjatuhkan sanksi kepada Kim pada 2016 karena pelanggaran hak asasi manusia.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
