Pasukan keamanan berada dalam siaga tinggi di seluruh negeri menjelang pemungutan suara nasional yang telah lama tertunda untuk lebih dari 336.000 posisi dewan.
Meskipun desa merupakan unit pemerintahan tingkat terendah, jabatan dewan mendapat persaingan sengit karena digunakan oleh partai politik untuk mengembangkan jaringan akar rumput dan membangun basis dukungan untuk pemilihan lokal dan umum.
Lebih dari 300.000 petugas polisi dan tentara dikerahkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara di lebih dari 42.000 desa.
Di ibu kota Manila, para pemilih mengantre panjang untuk memberikan suara mereka di sekolah-sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara.
"Ini penting bagi masyarakat kita harus bisa berkonsultasi dengan seseorang mengenai masalah kita," kata Rosemarie Garcia di lingkungan yang sulit di Tondo.
“Kami membutuhkan seseorang yang mudah didekati oleh konstituennya,” ucap Garcia.
Pemilu biasanya merupakan masa yang penuh gejolak di Filipina, yang memiliki undang-undang kepemilikan senjata yang lemah dan budaya politik yang penuh kekerasan.
Ketua Komisi Pemilihan Umum George Garcia mengatakan, pemungutan suara “secara umum berlangsung damai” kecuali beberapa insiden di pulau selatan Mindanao.
“Sebanyak dua orang tewas dan lima lainnya terluka di luar tempat pemungutan suara di provinsi Maguindanao del Norte,” kata polisi.
“Baku tembak itu terjadi saat terjadi konfrontasi antara pendukung calon kapten desa yang bersaing,” kata Kepala Polisi Kota Datu Odin Sinsuat Letnan Kolonel Esmail Madin.
Pihak militer Filipina menambahkan, dalam insiden lain di Mindanao, seorang wanita tewas ketika baku tembak terjadi setelah sebuah van yang membawa seorang kapten desa dan pendukungnya dihentikan di jalan oleh orang-orang yang mendukung saingannya di provinsi Lanao del Norte.
Suami seorang kapten desa di provinsi Lanao del Sur meninggal setelah dia ditembak di dada saat berkonfrontasi dengan saingan istrinya, kata polisi.
Pada tahun 2009, sebelum wilayah tersebut dipecah menjadi dua provinsi, Maguindanao merupakan tempat terjadinya insiden kekerasan politik paling mematikan yang pernah tercatat di negara tersebut.
Sebanyak 50 orang dibantai ketika orang-orang bersenjata yang diduga bekerja untuk panglima perang setempat menyerang sekelompok orang untuk menghentikan saingannya mengajukan pencalonan pemilu.
Hasil yang 'sangat penting'
Menjelang pemungutan suara pada hari Senin, terdapat 30 insiden kekerasan terkait pemilu yang dikonfirmasi, dibandingkan dengan 35 insiden pada tahun 2018, Filipina Polisi Nasional mengatakan pada hari Minggu, tanpa memberikan rincian terkini mengenai jumlah korban tewas dan terluka.Sekitar sepertiga insiden terjadi di Daerah Otonomi Bangsamoro di Muslim Mindanao.
Data polisi sebelumnya menunjukkan delapan orang tewas dan tujuh lainnya terluka dalam kekerasan terkait pemilu antara 28 Agustus dan 25 Oktober.
Lebih dari 67 juta orang terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu tersebut, yang oleh Presiden Ferdinand Marcos hari Senin digambarkan sebagai pemilu yang “sangat penting” bagi para politisi tingkat tinggi.
“Apa yang terjadi di sini, di barangay (desa dalam Filipina) akan berdampak pada hasil pemilu sela dan selanjutnya pada pemilu nasional,” kata Marcos setelah memberikan suaranya di markas keluarganya di Batac City di Provinsi Ilocos Norte.
"Jika barangay lain memberi tahu Anda 'Saya akan memberikan 350 suara untuk Anda di barangay saya', yakinlah, Anda akan mendapat 350. Itu sebabnya hasilnya sangat penting,” imbuh Marcos.
Tempat pemungutan suara dijadwalkan ditutup pada pukul 15.00, namun pemungutan suara diperpanjang di beberapa tempat.
“Penghitungan suara sedang berlangsung dan hasilnya akan diumumkan Senin malam,” kata Garcia.
Para pemilih memilih seorang kepala desa dan tujuh anggota dewan yang bertanggung jawab menerapkan kebijakan nasional, menyelesaikan perselisihan antar warga, dan menyediakan layanan dasar publik.
“Dewan desa juga memungkinkan politisi untuk menyebarkan dana dan bantuan lain untuk mendapatkan suara,” tegas Maria Ela Atienza, seorang profesor ilmu politik di Universitas Filipina.
Pemilihan kepala desa seharusnya diadakan setiap tiga tahun sekali, namun pemungutan suara terakhir dilakukan pada 2018. Pilkades tersebut ditunda oleh mantan Presiden Rodrigo Duterte dan kemudian penggantinya Marcos dengan alasan pemerintah tidak mampu membiayainya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
