"Mereka (Myanmar) perlu berangkat dari kepentingan jangka panjang bangsa dan rakyat mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah," ucapnya saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2023.
Menurutnya, harus ada dialog politik pada kerangka hukum konstitusional, meskipun tidak selalu dapat mendukung tindakan untuk implementasi lima konsensus dengan cara yang sama.
Dubes Hou berharap agar campur tangan eksternal dihilangkan dalam mencari penyelesaian masalah ini.
"Kami juga mendukung ASEAN Membentuk peta jalan yang diterima oleh semua pihak," lanjutnya.
Hou menegaskan, Tiongkok akan terus mendukung kursi bergilir keketuaan dan utusan khusus untuk berperan aktif dalam mempromosikan semua pihak agar menciptakan kondisi bagi dialog inklusif dan stabilitas.
Ia menegaskan, meskipun tengah menghadapi krisis, Myanmar tetaplah bagian dari keluarga ASEAN. "Karena itu, kami mendukung lima poin konsensus ASEAN untuk masalah Myanmar dan juga keketuaan Indonesia," katanya.
"Kami juga akan memainkan peran konstruktif, karena kami Tiongkok juga adalah salah satu tetangga langsung Myanmar," lanjutnya.
Isu konflik Myanmar pun dipastikan masih akan tetap mewarnai gelaran KTT ASEAN, 5-7 September 2023 mendatang di Jakarta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
