Dalam pidatonya di hadapan anggota parlemen di Kuala Lumpur, Anwar menjelaskan bahwa rancangan resolusi tersebut tengah dalam tahap negosiasi dan diharapkan segera diajukan untuk persetujuan Majelis Umum.
Ia menegaskan perlunya langkah tegas, termasuk potensi penghapusan keanggotaan Israel di PBB, atas tindakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan genosida yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
“Malaysia akan memastikan bahwa agenda ini didengar dan diperhatikan sehingga kekejaman rezim Israel dapat dihentikan, serta memungkinkan bantuan kritis mencapai rakyat Palestina saat pembantaian terus memburuk,” kata Anwar, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu, 6 November 2024.
Inisiatif Malaysia ini mendapatkan momentum setelah Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, pekan lalu mendesak agar keanggotaan Israel di PBB ditangguhkan, mengingat pelanggaran berulang terhadap hukum internasional dan pendudukan di wilayah Palestina.
Anwar juga berharap bahwa resolusi ini dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA) dalam melanjutkan layanan esensial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, yang semakin mendesak.
Langkah ini diambil setelah Parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melarang UNRWA beroperasi di wilayah Palestina. Kebijakan ini akan berlaku dalam 90 hari, yang berpotensi mengganggu layanan penting UNRWA bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur. (Angel Rinella)
Baca juga: Israel Larang UNRWA Beroperasi, G7: Situasi Kemanusiaan di Gaza Bisa Hancur
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
