Juru bicara junta, Zaw Min Tun mengatakan, utusan khusus ASEAN untuk Myanmar, Erywan Yusof tidak bisa bertemu dengan Suu Kyi karena pemimpin sipil itu sedang didakwa melakukan kejahatan.
Baca: Tidak Beri Akses ke Aung San Suu Kyi, ASEAN Tak Undang Myanmar ke KTT.
Selain itu, Zaw juga mengatakan, penundaan PBB untuk menyetujui calon duta besar Myanmar untuk PBB -,dari pemerintahan junta,- disebut memiliki motif politik lain.
"PBB, negara lain, dan organisasi dunia lainnya harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional," kata Zaw, dilansir dari Malay Mail, Kamis, 14 Oktober 2021.
Pernyataan juru bicara itu datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan lima poin konsensus ASEAN yang sudah disetujui pemimpin militer, Min Aung Hlaing pada April lalu.
Myanmar berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari lalu. Hal ini memicu kemarahan dan protes yang menimbulkan ratusan korban jiwa.
Kelambanan junta terhadap konsensus ASEAN dianggap kemunduran. Erywan mengatakan, karena hal ini pula, negara anggota tengah berdiskusi untuk 'mengeluarkan' Min Aung Hlaing dalam pertemuan pemimpin negara bulan ini.
Awal pekan ini Erywan berdiskusi dengan partai-partai di Myanmar. Ia menegaskan diskusi ini bukan bermaksud memilih pihak manapun di Myanmar.
Sementara itu, Zaw menegaskan, sistem peradilan Myanmar akan adil dalam menangani kasus Aung San Suu Kyi. Peraih Nobel Perdamaian itu didakwa beberapa tuduhan, termasuk pelanggaran covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
