Indonesia Optimis Didukung sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB

medcom.id, New York: Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Salah satu misinya, menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

 

Untuk Selasa 19 September 2017 waktu AS atau Rabu 20 September waktu Indonesia, Menlu Retno akan melakukan 10 pertemuan bilateral, termasuk dengan Tiongkok.

 

"Untuk bilateral fokusnya tetap, dalam rangka memperoleh dukungan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kita selalu bawa dalam beberapa pertemuan bilateral," ujar Menlu Retno di New York, Amerika Serikat (AS). 

 

Sejauh ini, Indonesia tetap optimis dengan peluang menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Banyak negara yang sudah memberikan dukungan untuk keanggotaan Indonesia di periode 2019-2020.

 

"Kita sangat optimis. Dari hari ke hari, waktu ke waktu jumlah negara yang mendukung sudah banyak sekali. Yang jelas sudah lebih dari 100 negara, yang sudah memberikan dukungan, jadi insyaallah kita sangat optimis," imbuh mantan Dubes RI untuk Norwegia itu.

 

Untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB diperlukan sekitar 129 suara dukung. "Kita sudah lebih banyak dari 100 suara yang didapatkan. Insya Allah sudah  optimis jadi anggota tidak tetap DK PBB," lanjut Menlu.

 

Upaya diplomasi untuk mencapai tujuan ini sudah digiatkan Menlu sejak sebelum dibukanya Sidang Majelis Umum PBB di New York.

 

Pemerintah Indonesia resmi meluncurkan kampanye pencalonan Anggota Tidak DK PBB ini pada 22 September 2016 lalu. Saat itu Menlu Retno menjelaskan bahwa Menlu Retno menjelaskan mengenai postur Indonesia yang membuatnya layak untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia.

 

 

Selain itu, Indonesia termasuk sepuluh penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 pewakilan dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.

(FJR)