Enam belas warga Palestina tewas dalam unjuk rasa bertajuk Land Day sejak Jumat kemarin, dimana Israel mengerahkan pasukannya, termasuk penembak jitu, untuk membubarkan demonstran.
Bentrokan berdarah juga melukai lebih dari 1.400 warga Palestina, dimana 758 dari mereka terkena peluru tajam dan sisanya peluru karet serta gas air mata.
Kuwait, satu-satunya negara Arab yang ada di keanggotaan DK PBB, meminta adanya "investigasi independen dan transparan" atas apa yang terjadi di perbatasan Gaza-Israel.
Kerangka resolusi DK PBB juga mengekspresikan "kekhawatiran mendalam atas situasi di perbatasan." DK PBB menyatakan masyarakat Palestina berhak melakukan "unjuk rasa damai," dan menyayangkan respons Israel yang dinilai melampaui batas.
Seorang diplomat DK PBB mengatakan kepada AFP bahwa kerangka resolusi itu disebarkan ke kalangan dewan pada Jumat. Namun pada Sabtu 31 Maret 2018, AS menyatakan keberatan dan tidak mendukung kerangka resolusi tersebut.
Pernyataan dalam kerangka resolusi itu juga menyebutkan bahwa Israel harus "menghormati aturan hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional, termasuk melindungi warga sipil."
Masih dari kerangka itu, para anggota DK PBB "menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri dan mencegah terjadinya peningkatan ketegangan lebih lanjut."
Pemerintah Indonesia juga telah mengecam respons berlebihan Israel di perbatasan Gaza. RI mendesak Israel tunduk pada aturan HAM dan kemanusiaan internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
