"Konflik global kini mesti diletakkan dalam konteks perdamaian abadi dan keadilan sosial yang merepresentasi tujuan fundamental negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Kedaulatan Negara dan Kepentingan Nasional dalam Operasi Militer Amerika di Venezuela yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 14 Januari 2026.
Menurut Lestari, konflik antarnegara, seperti yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela, berdampak ke sejumlah sektor di berbagai negara dunia, termasuk Indonesia.
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat menyikapi realitas politik global saat ini, Indonesia perlu mewaspadai bagaimana pergeseran kekuatan global itu memengaruhi stabilitas ekonomi.
"Indonesia mesti realistis menghadapi berbagai dampak pergeseran politik global yang secara signifikan akan terjadi pada tahun 2026," tuturnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, dampak operasi militer Amerika Serikat di Venezuela bisa segera diantisipasi dengan sejumlah langkah dan sikap tepat yang mengedepankan perdamaian dunia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
| Baca juga: Donald Trump Klaim Dirinya Presiden Sementara Venezuela |
Guru Besar St. Petersburg State University Rusia,Prof. Connie Rahakundini Bakrie berpendapat Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu tidak anti-institusi, tetapi anti-pembatasan sehingga bagi Trump hubungan multilateral jadi semacam rintangan.
Menurut Connie, kedaulatan sebuah negara saat ini sangat kondisional, bagi negara-negara yang kuat. Menghadapi kondisi tersebut Indonesia harus mampu beradaptasi.
"Sangat diperlukan orang yang tepat di bidang tepat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki negara," ucap Connie.
Connie menambahkan sejumlah isu terkait sumber daya alam, HAM, dan sejumlah isu strategis lainnya, dapat dijadikan alasan bagi negara yang kuat untuk melakukan intervensi.
Menyikapi sepak terjang Amerika Serikat di dunia saat ini, Pengamat Pertahanan, Andi Widjajanto melontarkan pertanyaan, "Apakah kebijakan AS saat ini masih bisa disebut kebijakan sebuah negara atau sejatinya kebijakan Trump?"
Mungkin saja, ujar Andi, pada 2029 semua kebijakan AS saat ini akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya kekuasaan Trump. Andi pun berpendapat, kasus Venezuela ini merupakan anomali bagi AS. Sehingga, jelas dia, operasi militer sejenis tidak bisa diimplementasikan di negara lain dalam waktu dekat.
Sementara itu, dalam diskusi Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, Ririn Tri Nurhayati, Ph.D berpendapat bahwa operasi militer AS di Venezuela cukup mengagetkan bagi dunia.
"Dalam perspektif kedaulatan negara, operasi militer AS di Venezuela ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang dijamin Piagam PBB," kata Ririn.
Dalam sistem hukum global yang anarkis seperti saat ini, tegas Ririn, great power akan memaksimalkan kekuatannya untuk mencegah munculnya kompetitor.
Ririn berpendapat, Indonesia harus konsisten membangun kerja sama bilateral dan multilateral di ranah global, serta memperkuat stabilitas di dalam negeri.
Peneliti Hubungan International CSIS, Andrew W. Mantong juga berpendapat bahwa dari operasi militer AS di Venezuela, kita bisa melihat bahwa saat ini untuk menguasai sebuah negara tidak perlu menghancurkan batas sebuah negara. Peristiwa tersebut juga menunjukkan bahwa kondisi global saat ini semakin tidak pasti.
Menurut Andrew, kasus yang terjadi di Venezuela tidak berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi kondisi domestik Venezuela yang pemerintahannya tidak mampu mengelola politik dan sumber daya yang dimiliki dengan baik. Dengan kondisi itu, jelas Andrew, Venezuela mudah diintervensi oleh negara lain.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
