Jakarta: Menteri Kebudayaan Fadli Zon akhirnya angkat bicara terkait polemik kontrak endorsement Kementerian Kebudayaan , Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan Raffi Ahmad untuk mempromosikan museum dan cagar budaya melalui kanal YouTube dan Instagram.
Polemik ini mencuat setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap temuan mengenai lima paket pekerjaan penayangan konten promosi dengan nilai kontrak mencapai Rp3,9 miliar.
Konten tersebut ditayangkan melalui kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, @raffinagita1717, pada 2024 lalu.
Menanggapi temuan tersebut, Fadli Zon menjelaskan bahwa kerja sama endorsement digital itu berlangsung pada 2024, ketika Kemendikbudristek belum dipecah menjadi beberapa kementerian seperti saat ini.
Ia juga menegaskan bahwa saat itu Raffi Ahmad masih berstatus sebagai selebritas, bukan pejabat pemerintahan yang kini berstatus sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
"Itu kan terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan. Waktu itu tahun 2024, dan kita juga melihat waktu itu Pak Raffi Ahmad belum menjadi pejabat ya, masih menjadi bagian dari seorang artis," tutur Fadli Zon saat ditemui Medcom.id di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Lebih lanjut, Fadli Zon menilai kerja sama promosi antara pemerintah dengan selebritas maupun konten kreator merupakan praktik yang lazim dilakukan. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat luas.
Ia juga menyebut Kementerian Kebudayaan tidak melihat adanya persoalan yang perlu ditindaklanjuti terkait kerja sama tersebut. Fadli Zon mengatakan temuan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dapat ditangani oleh lembaga berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya kira biasa kegiatan-kegiatan untuk promosi kebudayaan dan hal-hal semacam itu. Dari yang saya lihat sih tidak (ada masalah), karena kalau ada temuan pasti akan di-follow up ya, misalnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ungkapnya.
Fadli Zon kemudian menyinggung keterlibatan Badan Layanan Umum (BLU) museum dan cagar budaya dalam kegiatan promosi. Ia kembali menegaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan praktik yang umum dilakukan dan sejauh ini pihaknya tidak menemukan hal yang dianggap luar biasa.
"Jadi saya kira itu adalah praktik usaha yang biasa, apalagi Badan Layanan Umum (BLU) di museum dan cagar budaya. Jadi kita melihat itu satu hal yang biasa-biasa saja dalam praktiknya, kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi sejauh ini sih kita tidak menemukan hal itu, karena itu terjadi sebelum ada Kementerian Kebudayaan tadi ya, yang saya bilang," tutup Fadli Zon.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan
