Anggaran tersebut menjadi sorotan setelah muncul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, serta kunjungan dalam program Swasembada Garam di Rote. Isu ini kemudian ramai diperbincangkan di media sosial.
Melalui video yang diunggah di akun Instagram @dudasminusone pada Selasa, 10 November 2026, The Dudas Minus One memberikan klarifikasi untuk meluruskan sejumlah narasi yang berkembang. Desta, Gading, dan Ariel merasa perlu menyampaikan penjelasan karena polemik tersebut mulai berdampak pada kehidupan pribadi dan keluarga mereka.
The Dudas Minus One Bantah Terima Anggaran Miliaran Rupiah untuk Pribadi
Dalam video tersebut, mereka lebih dulu menjelaskan latar belakang The Dudas Minus One. Klub motor selebritas ini memiliki misi mempromosikan UMKM dan pariwisata daerah yang dikunjungi. Sejak episode perdananya dirilis pada Mei 2024, mereka mengaku telah menyambangi 27 kota di Indonesia.
Ariel kemudian meluruskan anggapan bahwa anggaran yang disebut mencapai miliaran rupiah tersebut seluruhnya diterima oleh para personel The Dudas Minus One. Ia menjelaskan bahwa kerja sama itu mencakup berbagai kebutuhan produksi, mulai dari detail teknis hingga logistik dan transportasi. Pengelolaan kebutuhan tersebut berada di bawah RANS Entertainment, perusahaan milik Raffi Ahmad.
Ariel menegaskan, nominal yang diterima para personel merupakan bayaran profesional sebagaimana pekerjaan lain yang mereka jalani. Ia juga menyebut nilai tersebut disesuaikan dengan tarif atau rate card masing-masing.
"Gue perlu tegasin, jadi dana itu kan dibilang itu semua buat kita. Itu bukan buat kita semua, yang masuk ke kita sebenarnya normal seperti kalau kita dapat kerjaan," ungkap Ariel.
"Jadi istilahnya kalau zaman sekarang tuh value-nya sesuai dengan rate card kita," jelasnya.
Alasan The Dudas Minus One Terima Kerja Sama dengan KKP
Selain menjelaskan persoalan anggaran, The Dudas Minus One juga memaparkan alasan mereka menerima tawaran kerja sama dengan KKP. Menurut mereka, program tersebut menarik karena memberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi mengenai berbagai kegiatan di daerah kepada masyarakat luas.
Salah satu pengalaman yang mereka soroti adalah kunjungan ke Rote. Di sana, mereka mengaku baru mengetahui bahwa Indonesia masih mengimpor hampir 3 juta ton garam setiap tahun, meski dikenal sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.
Melalui program swasembada garam, KKP memiliki target meningkatkan produksi dalam negeri hingga 5 juta ton per tahun. Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu memenuhi kebutuhan sendiri, bahkan berpeluang mengekspor garam jika produksi mengalami surplus.
Ariel mengatakan informasi mengenai program tersebut menjadi salah satu hal yang ingin mereka sampaikan kepada masyarakat melalui konten The Dudas Minus One. Menurutnya, kerja sama itu bukan sekadar membuat konten perjalanan, tetapi juga memperkenalkan program yang sedang dijalankan di daerah.
"Kenapa kita ngambil kerjaan sama KKP ini yang ditawarkan? Karena menurut gue tuh menarik banget. Waktu kita ke Rote, kita baru tahu ternyata Indonesia itu masih mengimpor atau membeli garam dari negara lain sebanyak hampir 3 juta ton per tahun," jelas Ariel.
Ia kemudian menjelaskan target produksi garam nasional dan harapan agar Indonesia dapat mencapai kemandirian, bahkan mengekspor garam apabila produksi dalam negeri mengalami surplus.
"Nah, di Rote itu lagi ada program swasembada garam, yang targetnya nanti kalau bisa mencapai 5 juta ton per tahun kita sendiri. Dan misalnya nanti sampai surplus, mudah-mudahan kita bisa sampai ekspor garam. Informasi-informasi seperti itu yang memang dibutuhkan oleh KKP untuk bisa kita amplify ke masyarakat, itulah fungsinya kita di acara itu sebetulnya," tegas Ariel.
Sementara itu, kunjungan ke Natuna memberikan pengalaman berbeda bagi mereka. Berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, The Dudas Minus One melihat upaya KKP dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia, termasuk melalui patroli untuk mengantisipasi praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing).
Gading mengatakan, mereka mendapat penjelasan mengenai keberadaan kapal pengawas yang disiapkan untuk melindungi wilayah perairan Indonesia sekaligus menjaga aktivitas para nelayan. Ia juga menyoroti persoalan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan dari luar negeri di wilayah tersebut.
"Kenapa kita juga berangkat ke Natuna? Kita baru tahu, ternyata KKP sudah menyiapkan kapal pengawas, patroli, untuk menjaga kedaulatan kita. Melindungi nelayan-nelayan kita, karena di sana banyak sekali illegal fishing dari nelayan-nelayan luar," jelas Gading.
Selain melihat langsung upaya pengawasan laut, mereka juga berkesempatan bertemu dan berbincang dengan para nelayan setempat. Desta mengatakan, pertemuan tersebut membuat mereka mendengar langsung pengalaman para nelayan terkait program KKP.
"Kita tuh ngobrol langsung, ketemu langsung sama para nelayan di sana. Mereka sangat terbantu sekali dan mereka tuh berterima kasih sekali dengan KKP. Ini dia yang buat kita juga akhirnya mau bekerja sama dengan KKP," lanjut Desta.
Menutup video klarifikasi, Desta dan Gading kembali menegaskan bahwa setiap pekerjaan yang diterima The Dudas Minus One dijalankan secara profesional dan transparan. Mereka juga menyatakan bahwa seluruh proses kerja sama mengikuti prosedur yang berlaku.
Desta berharap penjelasan tersebut dapat menjawab pertanyaan publik terkait polemik yang berkembang. Ia menegaskan bahwa mereka tetap menjalankan setiap pekerjaan dengan tanggung jawab sebagai warga negara.
"Semoga penjelasan singkat kita ini bisa menjawab keresahan dari semua yang bertanya-tanya. Yang jelas kita sebagai warga negara yang baik, kita juga pasti bekerja profesional," ujar Desta.
Gading kemudian menambahkan bahwa setiap pekerjaan yang mereka ambil juga harus mengikuti regulasi dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
"Transparan dan mengikuti regulasi pastinya, mengambil pekerjaan-pekerjaan yang ada, semuanya pasti sesuai dengan SOP-SOP juga," tutup Gading.
