Ade Fitrie Kirana (Foto: instagram)
Ade Fitrie Kirana (Foto: instagram)

Ade Fitrie Kirana Lega UU TPKS Disahkan, Jadi Momentum Perlindungan Perempuan

Hiburan selebritas hak perempuan RUU TPKS
Elang Riki Yanuar • 18 April 2022 10:00
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) resmi disahkan menjadi Undang-Undang. Keputusan ini disambut banyak selebriti, termasuk artis Ade Fitrie Kirana.
 
Setelah pembahasan selama lebih dari lima tahun, UU TPKS diharapkan bintang sinetron Islam KTP ini bisa memberikan perlindungan untuk korban kekerasan seksual khususnya perempuan dan anak.
 
"Perlindungan hak anak itu bersifat universal. Bahwa tiap anak berhak atas privasi dan perlu dilindungi dari pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, komunikasi, dan nama baik sang anak," kata Ade Fitrie Kirana dalam keterangan tertulisnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain dikenal sebagai aktris, Ade ikut berkecimpung di dunia sosial lewat Yayasan Perlindungan Perempuan dan Anak (YPPA) yang dia ketuai. Artis 41 tahun ini menyebut bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual semakin meningkat dan berkembang.
 
"Namun sistem hukum Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapuskan kekerasan seksual," katanya.
 
"Sebagai pekerja sosial, sebagai wanita dan seorang warga negara turut bersyukur dengan selesainya pembahahasan UU TPKS dan mendorong masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku," lanjutnya.
 
Dengan berlakunya UU TPKS, bintang sinetron Raden Kian Santang ini berharap masyarakat tidak lagi mengunggah konten yang melanggar UU TPKS seperti video penganiayaan perempuan di media sosial. Menurut Ade, hal itu disinggung dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPKS. 
 
Disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan non fisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual non fisik.
 
"Hukuman yang diberikan kepada pelaku yakni pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta. Jadi, dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bisa menjadi momentum perjuangan gerakan perlindungan peremuan dan anak untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," tutupnya.
 

 
 
(ELG)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif