"Yang Mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk. Saya bisa kasih arahan cara ngitung, cek harga pasar, biar ke depannya benar dan Anda bisa senang di surga kelak. Gak enak pak, masuk neraka gara-gara orang lain kan," tulis Tompi melalui cuitan di Twitter, Kamis, 31 Oktober 2019.
Yang Mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk. Sy bisa kasih arahan cara ngitung , cek harga pasar, biar kedepannya bener dan anda bs senang di surga kelak. Gak enak pak, masuk neraka gara2 org lain kan. https://t.co/o2vshihxO9
— tompi (@dr_tompi) October 31, 2019
Terdapat kejanggalan yang ditemukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) seperti lem aibon senilai Rp82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan anggaran pengadaan pulpen senilai Rp124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Sebanyak 7.313 unit komputer dengan harga Rp121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit peladen sebesar Rp66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Imbasnya, Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting yang diterapkan Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2013.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem e-budgeting diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2015. Anies menilai, sistem e-budgeting yang diterapkan sejak enam tahun lalu itu tidak pintar sehingga menimbulkan kejanggalan pada laporan anggaran.
"Kalau ini smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi, bisa menguji. Ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," ucap Anies di Balai Kota Jakarta, dikutip Antaram Kamis, 31 Oktober 2019.
Tompi dikenal kritis terhadap kebijakan-kebijakan publik dan perpolitikan di Indonesia. Ajakan Tompi tampaknya tak diindahkan beberapa warganet. Tak sedikit juga yang mendukung Tompi untuk bertemu Anies.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
