"Dari sisi saya sih itu suatu jalan keluar terbaik ya," kata Dude, Senin 30 Maret 2020.
Menurut Dude, pelarangan tersebut tentu menimbulkan berbagai macam dampak, termasuk ekonomi. Tapi baginya, ini patut dikorbankan guna mencegah penularan virus ke daerah-daerah di Indonesia.
"Dampak yang ditimbulkan macam-macam, dampak ekonomi, mengingat banyak pekerja harian," papar dia.
Sebab itu, menurut Dude, pelarangan mudik harus dilakukan atas persetujuan antar wilayah dan dengan perencanaan yang matang. Hal ini agar wacana yang dicanangkan bisa terlaksana dengan baik.
"Ada beberapa daerah yang jalan sendiri lockdownnya, seperti di Malang, Tegal dan beberapa daerah lain ya. Saya rasa daerah harus bantu, agar beban bukan hanya di pemerintah pusat saja. Pemerintah juga punya batas kemampuan anggaran ya. Jadi harus saling bantu," tandasnya.
Pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai dasar hukum pengaturan mudik lebaran Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah. Namun, belum jelas apakah aturan berisi larangan atau tidak.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat mengurangi mobilitas antar daerah. Sebab, mudik memiliki risiko besar dalam penyebaran virus covid-19. Jokowi menyebut butuh tindakan tegas agar pemudik tidak kembali ke kampung halaman.
"Demi keselamatan bersama, saya juga minta dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk mencegah terjadinya pergerakan orang ke daerah," kata Jokowi dalam rapat terbatas antisipasi mudik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 30 Maret 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
