Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan bersama Asfinawati dari YLBHI (kanan) (Foto: Medcom/Purba)
Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan bersama Asfinawati dari YLBHI (kanan) (Foto: Medcom/Purba)

Revisi Draf RUU Permusikan Tetap Jalan, Pembatalan Wewenang DPR

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 13 Februari 2019 22:04
Jakarta: Perwakilan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP) telah menemui Badan Keahlian (BK) DPR dan menyampaikan penolakan mereka atas RUU tersebut. BK DPR menyatakan mereka tetap melakukan revisi sesuai instruksi resmi dari DPR.
 
Perwakilan KNTL RUUP, yaitu Wendi Putranto, Ricky Siahaan, M Asranur menemui BK DPR di Tangerang kemarin Selasa, 12 Februari 2019. Saat itu, BK DPR sedang mengadakan pertemuan dengan profesor musik Tjut Nyak Deviana yang mewakili akademisi musik.
 
Dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id pada Rabu, 13 Februari 2019, KNTL RUUP menjelaskan ulang pernyataan BK DPR kepada mereka.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Saat ini, naskah RUU Permusikan memang berada di wilayah pengerjaan BK DPR, tetapi BK DPR tidak punya kewenangan untuk mencabut. Secara resmi, RUU ini bahkan belum sampai ke DPR dan pemerintah.
 
Karena itu, kendati banyak suara dari khalayak meminta RUU ini batal dan kajian ulang dilakukan, BK DPR tetap harus melakukan revisi atau perbaikan.
 
"Mereka tetap akan bekerja seperti biasa untuk menyelesaikan revisi penyusunan RUU Permusikan," tulis pihak KNTL RUUP. "Ini merupakan amanat atau instruksi dari DPR. Segala aspirasi untuk menghentikan RUU ini bukan merupakan kewenangan mereka."
 
"Keputusan untuk menghentikan RUU ini hanya bisa dilakukan bila mereka mendapat instruksi dari DPR," lanjut mereka.
 
Dalam proses ini, BK DPR menyatakan siap menjadi fasilitator atas berbagai hal yang diperlukan untuk merampungkan RUU ini, termasuk membongkar dan membangun lagi dari awal. Mereka juga siap menerima narasumber yang kompeten, termasuk aspirasi dari para pemangku kepentingan dalam ekosistem musik.
 
Salah satu kritik atas RUU Permusikan adalah bahwa judul RUU ini terlalu luas sehingga terlalu banyak yang harus diatur. Kritik ini juga disampaikan oleh KNTL RUUP. Mereka menyebutkan contoh, apakah mungkin judulnya diganti menjadi RUU Tata Kelola Industri Musik atau RUU Kesejahteraan untuk Musisi.
 
Menurut Inosentius Samsul dari BK DPR, penamaan undang-undang tidak bisa terlalu teknis. Nama UU Tata Kelola Industri Musik misalnya, sifatnya akan terlalu teknis dan tidak lazim.
 


 

(ELG)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif