Pertemuan KNTL RUUP dengan BK DPR di Tangerang (Foto: istimewa)
Pertemuan KNTL RUUP dengan BK DPR di Tangerang (Foto: istimewa)

KNTL RUUP: Draf RUU Permusikan Tidak Dikawal Pihak Pengusul

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 14 Februari 2019 07:00
Jakarta: Perwakilan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP) telah menemui Badan Keahlian (BK) DPR dan menyampaikan penolakan mereka atas RUU tersebut. Dalam pertemuan itu, BK DPR menyebut bahwa proses penyusunan RUU Permusikan dibiarkan begitu saja oleh orang-orang yang mengusulkan.
 
Wendi Putranto, Ricky Siahaan, dan M Asranur, mewakili KNTL RUUP, menemui belasan anggota BK DPR di Tangerang pada Selasa, 12 Februari 2019. Saat itu, BK DPR sedang menerima masukan dari profesor musik Tjut Nyak Deviana terkait RUU Permusikan.
 
Dalam keterangan pers yang diterima Medcom.id pada Rabu, 13 Februari 2019, KNTL RUUP menjelaskan ulang pernyataan BK DPR kepada mereka.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut BK DPR, perjalanan draf hingga menjadi Undang-undang masih sangat jauh. Ibaratnya, calon produk hukum ini masih berada di angka 1 dari 10. BK DPR juga menegaskan bahwa mereka tidak "kejar setoran" dalam penyusunan naskah ini.
 
"Tidak ada rencana untuk menyelesaikan atau mengesahkan RUU ini dalam waktu dekat," tulis pihak KNTL RUUP mengulangi pernyataan BK DPR.
 
BK DPR mengakui bahwa kebanyakan anggota tim mereka adalah pakar hukum yang tidak memahami seluk beluk industri musik. Satu hal yang mereka sesalkan, pihak pengusul tidak ikut mengawal proses penyusunan sehingga BK DPR harus bekerja dengan masukan seadanya.
 
"Saat menyusun RUU Permusikan ini, (BK DPR) tidak dikawal oleh kawan-kawan yang mengusulkan RUU ini," tulis pihak KNTL RUUP.
 
"Mereka sempat mengontak beberapa pihak, tetapi (pihak yang diundang) sering tidak hadir karena kesibukan masing-masing. Akhirnya, BK DPR mengerjakan sepenuhnya RUU tersebut dengan masukan seadanya," lanjut KNTL RUUP.
 
UU Permusikan diusulkan oleh Anang Hermansyah sebagai anggota Komisi X DPR, kemudian disetujui DPR untuk masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Inosentius Samsul dari BK DPR, naskah akademis dan draf RUU Permusikan disusun oleh timnya selama enam bulan. Keduanya secara resmi jadi pada 15 Agustus 2018.
 
Berikutnya, RUU Permusikan masuk Prolegnas Prioritas DPR 2019. Setelah sempat beredar terbatas, salah satunya di kalangan asosiasi musisi PAPPRI (selain BK DPR sendiri), kedua naskah tersebut baru diketahui publik pada Januari 2019 dan menuai protes.
 
BK DPR kaget dengan reaksi penolakan yang besar dari kalangan musisi dan praktisi musik. Awalnya, mereka mengira bahwa usulan ini datang dari para musisi sendiri lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR pada Juni 2017.
 
Menurut Inosentius, jika biasanya RUU mendapat penolakan besar ketika akan disahkan, RUU Permusikan ditolak bahkan saat masih berupa draf awal. Kendati begitu, dia menyatakan senang karena artinya, RUU tersebut betul-betul diperhatikan masyarakat.
 
Sebelumnya dalam kesempatan lain, Glenn sempat bercerita soal RDPU Juni 2017. Kala itu, Glenn dimintai tolong oleh Anang untuk menghimpun para musisi. Mereka diundang untuk datang ke DPR.
 
Bermula dari sebaran informasi ke teman-teman terdekat, Glenn berhasil mengumpulkan 100-an praktisi musik. Mereka menyampaikan segala uneg-uneg terkait ekosistem musik dalam forum yang dihadiri seluruh fraksi partai. Dalam kesempatan itu pula, Profesor Agus Sardjono menyerahkan naskah akademis sementara kepada Anang dan DPR.
 
Dari RDPU Juni 2017 itulah, BK DPR menyangka bahwa aspirasi yang mereka terima lewat DPR sudah mewakili seluruh praktisi musik.
 

 

 

(ELG)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif