Tiga anggota PAPPRI, Bens Leo (kiri), Johny Maukar (tengah) dan Aanang Hermansyah (kanan) jumpa pers terkait RUU Permusikan, Senin, 11 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba W)
Tiga anggota PAPPRI, Bens Leo (kiri), Johny Maukar (tengah) dan Aanang Hermansyah (kanan) jumpa pers terkait RUU Permusikan, Senin, 11 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba W)

PAPPRI Minta Badan Keahlian DPR Beri Klarifikasi Masalah RUU Permusikan

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 12 Februari 2019 10:24
Jakarta: Perhimpunan Artis Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia (PAPPRI) memberi pernyataan sikap resmi terkait polemik RUU Permusikan. Asosiasi musisi ini, yang sejak awal getol mendorong adanya UU musik, meminta Badan Keahlian DPR melakukan klarifikasi publik tentang proses penyusunan naskah akademik dan draf RUU.
 
Permintaan ini adalah satu dari tiga sikap besar yang disepakati sejumlah pengurus PAPPRI setelah rapat internal di Sekolah Tinggi Hukum Militer (SHTM) Matraman, Senin, 11 Februari 2019. Rapat itu dihadiri Ketua Umum AM Hendropriyono, Ketua Harian Anang Hermansyah, Sekjen Johny Maukar, serta pengurus lain seperti Glenn Fredly dan Kadri Mohammad.
 
"Perlu ada klarifikasi dari Badan Keahlian DPR RI, Mas Anang bisa jelaskan," kata Humas PAPPRI Bens Leo kepada wartawan usai rapat internal selama beberapa jam.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kita melihat penjelasan resmi dari Pak Inosentius, dari pertemuan tanggal 4 Februari di CITOS (Cilandak Town Square), bahwa beliau yang menyusun (naskah akademis dan draf RUU) bersama timnya," sambung Anang.
 
Inosentius Samsul adalah Kepala Pusat Perancangan Undang-undang BK DPR, yang bertanggung jawab atas penyusunan naskah akademis dan draf RUU Permusikan. Dia bekerja atas arahan dari Anang Hermansyah selaku anggota Komisi X DPR yang mengusulkan undang-undang tersebut.
 
"Jadi, memang saya yang menginisiasi untuk dirumuskan dan mereka yang merumuskan," imbuh Anang.
 
Johny Maukar, pengacara yang menjabat Sekjen PAPPRI, menambahkan bahwa usulan UU tentang musik datang dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR pada 2015. Menurut Johny, pertemuan itu dihadiri sekitar 200 orang dari beberapa lembaga, termasuk PAPPRI.
 
Johny menyebut bahwa PAPPRI punya materi usulan yang mereka anggap penting untuk diatur dalam undang-undang tentang musik, tetapi usulan tersebut tidak ada dalam draf RUU Permusikan.
 
"Isi draf itu tidak ada dari kami PAPPRI," kata Johny.
 
"Isinya, bukan kami yang mengolah, tahu-tahu sudah ada. Namun mungkin, kekurangan dan kekeliruan itu perlu diklarifikasi oleh pembuat agar tidak ada salah paham," imbuhnya.
 
Menurut Johny, tidak mudah bagi setiap profesi untuk memiliki undang-undang khusus tersendiri. Dia menyarankan RUU Permusikan tetap lanjut, tetapi dengan perbaikan.
 
"Biasanya butuh waktu puluhan tahun, oleh karena itu, sebuah karunia buat kita, mari duduk bersama membicarakan itu," ujar Johny.
 
Diskusi tentang masalah RUU Permusikan masih berlangsung di berbagai daerah. Kebanyakan menolak draf rancangan undang-undang ini dan meminta agar kajian naskah akademis dilakukan ulang secara terbuka agar masalah paling mendesak dan luas tentang musik bisa dipetakan.
 
Naskah akademis dan draf RUU Permusikan, yang kini mendapat protes, sebenarnya sudah jadi sejak Agustus 2018 dan beredar secara terbatas di kalangan PAPPRI, sebelum akhirnya dibuka ke publik pada Januari 2019.
 

 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif