Poster Koalisi Tolak RUU Permusikan (Foto: via change.org - Petisi Tolak RUU Permusikan)
Poster Koalisi Tolak RUU Permusikan (Foto: via change.org - Petisi Tolak RUU Permusikan)

100 Praktisi Musik Bali Sepakat Tolak RUU Permusikan

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 10 Februari 2019 14:02
Jakarta: Hasil diskusi 100 praktisi musik Bali sepakat bahwa RUU Permusikan perlu dibatalkan. Mereka menilai perlu ada lembaga baru bernama Dewan Musik Provinsi dan Dewan Musik Nasional yang salah satu tugasnya adalah mengawal kajian dan perumusan hukum bidang musik.
 
Diskusi musik ini digelar oleh Program Studi Musik Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar awal pekan lalu, tepatnya Senin, 4 Februari 2019. Ada empat pembicara, meliputi Indra Lesmana (komposer dan instruktur), Koko Harsoe (musisi, akademisi), I Wayan Sudrana (etnomusikolog), dan Gede Yudana (komposer) dengan moderator produser musik Hon Lesmana.
 
"Kami panelis dialog berkenan menyampaikan rangkuman hasil diskusi dan memberikan beberapa sumbangan pemikiran atau rekomendasi strategi yang kiranya dapat bermanfaat untuk musik Indonesia," tulis Indra dalam postingan terbaru di Instagram, Sabtu, 9 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam postingan ini, Indra membagikan salinan laporan rekomendasi yang memuat dua poin utama.
 
Pertama, mereka menilai bahwa "RUU Permusikan perlu dibatalkan".
 
Kedua, perlu dibentuk suatu lembaga Dewan Musik, baik musik modern maupun tradisi, yang akan bekerja di setiap provinsi dalam naungan Dewan Musik Nasional. Dewan berisi tenaga profesional dan pakar musik seperti msusi profesional, pencipta musik, musikolog, etnomusikolog, pedagog musik, produser musik, promotor musik, serta pakar hukum HAKI.
 
Fungsinya adalah menjadi titik kontak antar komunitas musik di provinsi serta penghubung ke dewan musik nasional, advokat sumber daya musik, pengawas strategi dan fasilitas musik, pembuatan program musik, peneliti dan pengkaji aturan hukum terkait musik, serta penyertaan rekomendasi dan materi informasi berbasis data.
 
Tujuan utamanya, meningkatkan kesejahteraan, kelestarian, dan kualitas ekosistem serta sumber daya musik.
 
Terkait proses kajian dan perumusan produk hukum, misalnya undang-undang, dewan musik akan bekerja sama dengan tenaga ahli bidang hukum terkait, bahasa, sosiologi, serta bidang lain yang diperlukan. Dewan musik akan mendapat akses untuk menyampaikan hasil kajian kepada lembaga negara terkait.
 
Rekomendasi hasil dialog ini selaras dengan kesimpulan Profesor musik Tjut Nyak Deviana, bahwa RUU Permusikan harus dibatalkan dan prosesnya diulang dengan melibatkan seluruh perwakilan praktisi musik nusantara. Dengan begitu, aspirasi praktisi benar-benar diserap dan permasalahan bidang musik bisa dibaca dengan jelas.
 
Rekomendasi dari Bali memperkuat tuntutan dari Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, yang telah didukung lebih dari 260 musisi dan 264 ribu suara petisi publik. Fakultas Seni dan Sastra Universitas Pasundan dan Dewan Kesenian Kota Bandung menggelar diskusi serupa bersama 200 praktisi, yang kebanyakan menolak RUU Permusikan dan meminta kajian akademis dilakukan ulang.
 
UU Permusikan diusulkan salah satunya oleh Anang Hermansyah selaku anggota Komisi X DPR. Wacana ini berangkat dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 2015 yang dihadiri oleh sejumlah lembaga, antara lain asosiasi musisi PAPPRI, asosiasi industri musik ASIRI, serta pengelola royalti LMKN dan LMK.
 
Draf RUU Permusikan menjadi polemik sejak diungkap ke publik pertama kali pada akhir Januari 2019, kendati sudah jadi sejak Agustus 2018. Kini RUU Tersebut telah sampai ke Badan Legislasi DPR dan menjadi salah satu program prioritas 2019.

 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi