Tiga anggota PAPPRI, Bens Leo (kiri), Johny Maukar (tengah) dan Aanang Hermansyah (kanan) jumpa pers terkait RUU Permusikan, Senin, 11 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba W)
Tiga anggota PAPPRI, Bens Leo (kiri), Johny Maukar (tengah) dan Aanang Hermansyah (kanan) jumpa pers terkait RUU Permusikan, Senin, 11 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Purba W)

Satu Pasal RUU Permusikan yang Didukung Anang Hermansyah

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 12 Februari 2019 19:02
Jakarta: Anang Hermansyah, anggota Komisi X DPR RI dan Ketua Harian asosiasi musisi PAPPRI, menyebut tanggung jawab soal RUU Permusikan pada tahap ini sepenuhnya milik Badan Keahlian DPR. Pengurus PAPPRI juga menyebut mereka tidak terlibat dalam perumusan materi naskah akademis dan draf undang-undang.
 
Sejak awal, PAPPRI adalah lembaga yang getol mendorong lahirnya UU tentang musik. Lembaga ini, yang dipimpin ketua umum AM Hendropriyono (Mantan Kepala Badan Intelijen Negara), ikut mendorong adanya sertifikasi musisi dan serikat pekerja musik.
 
Namun setelah draf RUU Permusikan diungkap ke publik, PAPPRI menyebut isinya tidak sesuai harapan. Di sisi lain, mereka ngotot untuk melanjutkan RUU Permusikan ini dengan anggapan revisi naskah akademis dan draf RUU bisa dilakukan bersamaan.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Bagi PAPPRI, sayang kalau RUU Permusikan harus dicabut dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2019.
 
Jika PAPPRI, termasuk Anang, tidak sepakat dengan materi draf RUU terkini, tetapi melihat ada peluang revisi, pasal mana yang sebenarnya mereka dukung atau dianggap tidak bermasalah?
 
"Sebetulnya ada satu, pasal apresiasi," kata Anang kepada wartawan di kawasan Matraman, Senin, 11 Februari 2019.
 
"Di situ, pemerintah akan memberikan apresiasi – upah minimum. Itu bagus. Artinya ada hal menarik dari situ kalau dikembangkan."
 
Dalam draf RUU Permusikan versi 15 Agustus 2018, honor mininum diatur dalam Pasal 37. Isinya, honor minimum ditetapkan oleh pemerintah bersama organisasi profesi dan asosiasi musik. Standar honor ini akan berlaku bagi pelaku musik tersertifikasi.
 
Sayangnya, seperti tertulis dalam rumusan pasal, aturan honor minimum hanya berlaku bagi musisi yang telah lolos sertifikasi. Sertifikat bisa didapat lewat proses asesmen atau uji kompetensi di lembaga sertifikasi profesi resmi, sebagaimana hendak diatur lewat Pasal 32. Terkait pasal 32, PAPPRI berpendapat bahwa sertifikasi bukanlah kewajiban, melainkan pilihan.
 
Siapa organisasi profesi atau asosiasi musik yang kira-kira bisa bekerja sama dengan pemerintah? Hingga kini, PAPPRI adalah satu-satunya organisasi musik nasional berbadan hukum, yang memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Musik, atas lisensi resmi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 
Sertifikasi mungkin memang opsional. Namun, visi PAPPRI mengenai honor minimum (Pasal 37) seolah menggiring para musisi untuk mengikuti proses asesmen demi sertifikat. Potensi monopoli menjadi besar karena PAPPRI adalah satu-satunya yang sudah punya kuasa sertifikasi. Apalagi, lembaga ini dipimpin Sekjen PAPPRI Johny Maukar dan Anang (Baru-baru ini, Anang menyatakan mundur dari jabatan di LSP Musik).
 
Anang dan PAPPRI ditanya lagi, apakah mungkin pasal-pasal itu berpotensi membuat sertifikasi musisi menjadi kewajiban terselubung, kendati hanya opsional. Menurut mereka, ini adalah draf yang masih bisa dibetulkan.
 
"Sabar, sabar dulu. Itu kan drafting. Drafting itu masih mungkin dibetulkan," kata Anang dan Sekjen PAPPRI Johny Maukar.
 
"Kata-kata wajib itu ada di enam pasal," sambung Humas PAPPRI Bens Leo. "Anda nanti buka (draf RUU Permusikan), ada kata-kata wajib dan harus, kata-kata itu yang meresahkan, padahal itu pilihan. Kalau orang enggak mau, ya enggak apa-apa."
 
Selain honor minimum, Anang juga menilai bahwa pasal yang mengatur pusat pertunjukan di setiap daerah adalah hal baik. Ini merujuk ke Pasal 17 dan Pasal 38 yang mengatur pemberian fasilitas oleh pemerintah pusat dan daerah.
 
"Bagaimana pemerintah daerah dan pusat punya keberpihakan ke pelaku musik tradisional dan membangun sentra pertunjukan buat pelaku musik tradisional maupun independen," kata Anang.
 
Diskusi tentang masalah RUU Permusikan masih berlangsung di berbagai daerah. Kebanyakan menolak draf rancangan undang-undang ini dan meminta agar kajian naskah akademis dilakukan ulang secara terbuka agar masalah paling mendesak dan luas tentang musik bisa dipetakan.
 
Naskah akademis dan draf RUU Permusikan, yang kini mendapat protes, sebenarnya sudah jadi sejak Agustus 2018 dan beredar secara terbatas di kalangan PAPPRI, sebelum akhirnya dibuka ke publik pada Januari 2019.
 

 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi