Dalam beberapa waktu terakhir, Dongker mengaku mengalami sejumlah pembatasan kebebasan berekspresi, baik melalui karya maupun penampilan mereka. Situasi ini mencuat setelah band tersebut merilis album kedua, Melankolia Radikal (2026), yang kemudian diikuti dengan rangkaian tur ke lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, dan Malaysia.
Namun, perjalanan tur tersebut disebut diwarnai berbagai intervensi terhadap ruang tampil dan ekspresi artistik mereka. Sejumlah penyelenggara bahkan dikabarkan menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap menghadirkan Dongker sebagai penampil.
Dampaknya, penampilan Dongker di tiga acara musik batal digelar. Ketiga acara tersebut adalah Gesrek Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November 2026 di Jakarta, Neverland pada 7 November di Cikarang, serta Tigers Jaw Tour pada 8 November di INA Hall Kota Peruri, Jakarta.
Menanggapi persoalan tersebut, Fadli Zon menyebut Indonesia sebagai negara demokrasi. Ia menilai, tindakan aparat yang disebut sebagai intervensi itu kemungkinan berkaitan dengan upaya menjaga keamanan dan ketertiban umum.
"Saya kira kita negara demokrasi, ya. Hal-hal yang seperti itu, kecuali mungkin ada keterkaitan dengan keamanan atau keterkaitan dengan hal-hal yang mungkin dianggap oleh pihak aparat keamanan membahayakan ketertiban umum dan lain-lain," ujar Fadli Zon saat ditemui Medcom.id di Gedung Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Rabu, 11 November 2026.
Fadli Zon kemudian membandingkan kebebasan berekspresi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan era kepemimpinan sebelumnya. Menurut dia, ruang kreativitas dan ekspresi saat ini jauh lebih terbuka.
"Tapi kalau dari sisi kreativitas, saya kira di zaman Bapak Presiden, Pak Prabowo, ini paling bebas melakukan kebebasan berekspresi," lanjutnya.
Untuk memperkuat pandangannya, Fadli Zon menyinggung kasus musisi Ahmad Dhani yang pernah menjalani hukuman penjara selama 11 bulan pada 2019. Pentolan Dewa 19 itu tersandung kasus pencemaran nama baik setelah menyebut kata "idiot" saat menghadiri deklarasi gerakan politik #2019GantiPresiden di Surabaya, Jawa Timur, pada Agustus 2018.
Pernyataan tersebut dilontarkan Ahmad Dhani ketika menanggapi kelompok massa yang mengadang dirinya. Ucapan itu kemudian memicu laporan ke Polda Jawa Timur atas dugaan pencemaran nama baik.
"Coba kita lihat dibanding misalnya pemerintahan sebelumnya, itu beda sekali. Dulu Ahmad Dhani baru ngomong 'idiot' saja masuk penjara 11 bulan, ya kan? Padahal nggak ada objeknya kepada siapa. Sekarang nggak ada," tegas Fadli Zon.
Selain kasus Ahmad Dhani, Fadli Zon juga menyinggung perkara penyuntingan gambar stupa Candi Borobudur yang menyerupai sosok tertentu. Ia menyebut kasus tersebut sebagai contoh pembatasan kebebasan berekspresi yang pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
"Jadi di era pemerintahan Pak Prabowo, saya kira kebebasan berekspresi aman. Dulu ada orang yang mengedit stupa Borobudur dengan gambar yang mirip seseorang, itu masuk penjara, ya, di masa yang lalu. Tapi sekarang tidak ada. Jadi ini juga harus dinilai sebagai sebuah keleluasaan di dalam berdemokrasi," tutupnya.
