Puncak permasalahan royalti muncul ketika Pengadilan Niaga memvonis Agnez Mo bersalah karena tidak meminta izin dan membayar royalti lagu "Bilang Saja" yang diciptakan Ari Bias. Agnez pun diharuskan membayar denda sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari Bias. Agnez kemudian mengajukan langkah kasasi.
Setelah putusan itu, musisi Indonesia ramai-ramai memberikan pendapatnya. Ari Bias dan musisi yang tergabung dalam Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) menyambut baik putusan hakim itu. Organisasi yang diketuai Piyu Padi dan Ahmad Dhani sebagai Ketua Dewan Pembina itu menganggap putusan hakim sudah tepat karena Ari Bias memang tidak mendapatkan royalti dari tiga konser Agnez Mo.
Menariknya, Fadly vokalis Padi Reborn memutuskan tergabung dalam organisasi VISI. Armand Maulana yang menggagas VISI pun sempat menanyakan keputusan Fadly bergabung dengan organisasinya.
"Itu kan dari grup WA terus Fadly menghubungi saya. Saya tanya, 'Fad, nanti gimana? (sama Piyu)'. Terus Fadly bilang, 'Gak apa-apa Kang. Kami punya pendapat masing-masing'," kata Armand Maulana.
| baca juga: |
Armand menyebut langkah Fadly dan Piyu yang terkesan berbeda kubu itu sebuah hal biasa. Buktinya, Fadly dan Piyu masih terlihat bersama dalam konser Padi Reborn dan membuat lagu bareng. Armand yakin, keduanya sama-sama punya niat baik demi keberlangsungan industri musik Indonesia.
"Kalau kita lihat kan Fadly dan Piyu ya biasa aja. Tidak ada yang gimana-gimana. Dua-duanya kan sudah dewasa," ucap Armand.
Salah satu perbedaan paling mencuat antara VISI dan AKSI adalah terkait direct license royalti. Direct license merupakan penarikan royalti yang terjadi secara langsung antara pencipta lagu dengan penyanyi atau pengguna yang ingin menggunakan karya tersebut. Proses pembayaran royalti ini di luar dari proses pengumpulan royalti yang biasa dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).
Para pencipta lagu yang tergabung di AKSI mulai menerapkan langkah ini. Namun, Armand bersama VISI kemudian mengajukan uji materi terhadap Undang Undang Hak Cipta mengenai izin penggunaan lagu dan proses penarikan royalti langsung tersebut. Bagi Armand, langkah ini semata-mata ingin meminta kejelasan terhadap polemik yang ada.
"Makanya, kemarin VISI sebagai wadah penyanyi memohon uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang saya bilang, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya. Jadi wajar kalau kami bertanya soal skema baru ini. Apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta?" ujarnya.
Ahmad Dhani dan AKSI juga sebelumnya menegaskan jika sistem direct license sudah diatur dalam UU Hak Cipta Pasal 80 dan 81. Armand pun menegaskan pihaknya tak keberatan dengan direct license selama mekanismenya sudah diatur secara detail. Mulai dari sistem pembayaran hingga pembayaran pajak.
"Kalau memang ada, ya harus ada mekanismenya juga, maksudnya gimana mekanismenya, pajaknya gimana, persentasenya gimana, kan itu belum diumunkan, harus ada dari negaranya dong. Sebenarnya kami hanya meminta kepada negara untuk segera memutuskan aturan mana yang harus dijalankan," kata Armand.
Armand pun berharap polemik mengenai royalti performing right ini tidak sampai membuat musisi Indonesia seakan-akan terpecah. Dia yakin, para musisi yang berada di AKSI dan VISI sama-sama ingin membuat industri musik dan para pelaku di dalamnya berjalan ke arah lebih baik lagi. Armand pun menyebut VISI siap untuk bertemu dengan musisi yang tergabung di AKSI nanti.
"VISI ini baru benar-benar kumpulnya itu 4 Maret. Ngumpulin penyanyi sekian orang. Itu pun yang kumpul dari grup whatsapo cuma setengahnya saja. Istilahnya AD ART-nya juga belum ada. Tapi ketika itu sudah keluar ya ketemu ya ayo aja," ucap Armand.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
