Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Brigjen Suhermanto mengatakan pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi dua di antara korban yang dimaksud.
"Benar, artis RA (Raffi Ahmad) dan istrinya NS (Nagita Slavina) alias G, jurnalis NS (Najwa Shihab) dan ADG (Alfito Deannova Gintings)," kata Brigjen Suhermanto di Jakarta, dikutip dari Metrotvnews.com, Senin, 16 November 2026.
Selain itu, pegiat media sosial Denny Siregar juga menjadi korban penyadapan Listyo Sigit Prabowo. Deretan nama tersebut menambah panjang daftar pihak yang disadap oleh eks Kapolri dan oknum polisi lainnya.
Daftar Target Penyadapan Meluas
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan sejumlah target penyadapan Listyo cs dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis, 12 November 2026.
Target yang telah diungkap meliputi Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, pimpinan partai politik, tokoh politik, aktivis, mahasiswa, serta internal Polri.
Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa daftar tersebut merupakan materi penyidikan dan pihak-pihak di dalamnya tidak terlibat dalam tindak pidana.
“Perlu kami tegaskan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan dan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana,” jelas Suyudi Ario Seto.
Empat Tersangka dan Pasal Berlapis
Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik dalam kasus ini, yaitu Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi, serta Ahrie Sonta. Keempatnya disinyalir memegang peranan yang berlainan dalam aksi penyadapan tersebut, mencakup pemberian instruksi, pemberian izin, penyampaian perintah lebih lanjut, sampai dengan pemusnahan rekaman data hasil sadapan.
Atas perbuatan tersebut, tim penyidik menyangkakan berbagai pasal pidana yang disesuaikan dengan bentuk pelanggaran dan keterlibatan tiap-tiap tersangka.
Pertama, untuk tindak pidana penyadapan, para tersangka dijerat menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang membawa ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun.
Kedua, menyangkut dugaan penghapusan informasi elektronik, penyidik mengenakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana kurungan paling lama 8 tahun.
Ketiga, mengenai dugaan penerobosan akses secara ilegal, diterapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 6 atau 7 tahun bergantung pada ayat yang dikenakan.
Di samping pasal-pasal tersebut, penyidik turut menyertakan Pasal 20 huruf c dan/atau huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan dugaan keterlibatan bersama dalam kejahatan dan/atau tindakan membujuk pihak lain untuk berbuat pidana, termasuk melalui penyalahgunaan wewenang.