Anang Hermansyah berdiskusi dengan para musisi terkait RUU Permusikan. Musisi Glenn Fredly duduk sebagai moderator.. Diskusi digelar di CIlandak Town Square, pada Senin, 4 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Shindu Alpito)
Anang Hermansyah berdiskusi dengan para musisi terkait RUU Permusikan. Musisi Glenn Fredly duduk sebagai moderator.. Diskusi digelar di CIlandak Town Square, pada Senin, 4 Februari 2019 (Foto: Medcom.id/Shindu Alpito)

Catatan Penting Diskusi RUU Permusikan antara Anang Hermansyah dan Para Musisi

Hiburan indonesia musik Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 05 Februari 2019 09:56
Jakarta: Glenn Fredly menyapa puluhan kawan-kawan musisi dan pelaku musik yang telah berkumpul di W&S Bottleshop & Eatery Cilandak sedari pukul 10 pagi. Agenda utamanya, diskusi RUU Permusikan dengan pasal-pasal kontroversial itu dan tentu saja, menyimak penjelasan langsung dari Anang Hermansyah, musisi dan anggota Komisi X DPR yang dalam waktu singkat ketiban getah polemik isu ini.
 
Diskusi publik ini dimotori Koalisi Seni Indonesia (KSI), perhimpunan yang sejak beberapa tahun terakhir punya perhatian besar terhadap pemajuan seni di Indonesia. Glenn, Hafez Gumay dari KSI, serta Anang mendapat kesempatan untuk memberi penjelasan. Inosentius Samsul, Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (PPUU) Badan Keahlian (BK) DPR, juga bergabung.
 
"Draf ini membuat banyak orang atau banyak kalangan punya respons dan ada dinamika yang sangat luar biasa. Itu kebanggaan," kata Glenn sebelum memulai diskusi, Senin, 4 Februari 2019.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Mulanya, Glenn bercerita soal perjalanan lembaga nirlaba Konferensi Musik Indonesia (KAMI) dan kaitannya dengan rencana RUU Permusikan. Hafez menjelaskan kronologi pembuatan RUU Permusikan sejak 2015. Inosentius menambahkan cerita tentang proses di balik perumusan draf.
 
"Bisanya kalau omong soal undang-undang, enggak pernah lebih dari 20 orang. Hari ini, pertama kali yang datang banyak banget," kata Hafez. Hari itu memang spesial. RUU Permusikan seperti membangunkan para "macan tidur". Musisi yang selama ini sering diam untuk hal-hal terkait birokrasi pemerintahan atau politik, saat ini berteriak lantang menentang RUU Permusikan. Setidaknya 50 orang hadir dalam diskusi itu. Kebanyakan dari kalangan musisi.
 
"Kemarin sudah ribut tentang RUU Permusikan, semua orang kayaknya tegang karena seperti merasa besok kiamat terjadi. Penting untuk kita tahu proses pembuatan undang-undang," imbuhnya.
 

Kronologi RUU Permusikan
 
Pada Maret 2015, Komisi X melakukan rapat dengar pendapat umum dengan perwakilan dari industri musik. Topik utama adalah kegelisahan pihak industri tentang masalah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dari situ, muncul gagasan membuat RUU Permusikan.
 
Menurut Inosentius, RUU Permusikan sudah sempat diajukan beberapa kali oleh Anang dan Komisi X, tetapi selalu ditolak karena kalah saing dengan RUU profesi lain. Namun akhirnya usulan diterima untuk dikaji lebih lanjut sebelum menjadi RUU.
 
Glenn bertemu Anang pertama kali pada 2017. Anang bercerita rencana RUU Permusikan dan meminta pendapat Glenn, tetapi Glenn belum bisa menjawab karena masih harus mempelajari gagasan besar tersebut.
 
Pada April 2017, menurut KSI, Anang menyerahkan Naskah Akademik RUU Permusikan ke Pimpinan Komisi X. Dua bulan berikutnya, DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan pelaku musik lintas sektor dan disiplin. Mereka menyampaikan beragam uneg-uneg terkait ekosistem musik. Menurut Glenn, semua fraksi di DPR hadir.
 
Tahun itu juga, Glenn menggagas lembaga nirlaba Konferensi Musik Indonesia (KAMI). Visinya adalah mengawal ide-ide tentang perbaikan ekosistem musik, termasuk rencana pembuatan RUU.
 
"Ini penting untuk disosialisasikan dan semua harus terlibat karena kalau bicara soal undang-undang, itu kuat banget dan mengikat buat semua orang," kata Glenn.
 
Pada Maret 2018, KAMI dan KSI sukses mengadakan konferensi besar perdana di Ambon yang melibatkan pemerintah, legislatif, sektor swasta, dan perwakilan pelaku musik. Selain menghasilkan 12 butir rencana aksi bidang musik, forum ini juga menjadi salah satu tempat studi BK dalam menyusun naskah akademik dan draf RUU Permusikan.
 
BK adalah pusat kajian akademis di DPR yang melahap rancangan hukum untuk hampir semua bidang keilmuan. Menurut Inosentius, mereka tidak hanya membuat kajian tentang hukum dalam konteks permusikan, tetapi banyak bidang lain seperti advokat, guru, dokter, dan bidan. Ada 54 RUU yang mereka kerjakan pada 2019.
 
"Hari ini, saya juga sedang memikirkan RUU Kebidanan. Ada yang sempat mengatakan, ngapain permusikan diurus? Itu dianggap profesi yang tidak perlu terlalu dipikirkan," ujar Inosentius.
 
Pada April 2018, Anang dan Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu sejumlah musisi demi percepatan pembahasan draf RUU Permusikan. Akhirnya, terbitlah draf versi 15 Agustus 2018 yang kini ramai dibahas publik.
 
Setelah rapat pihak legislatif dan pemerintah, pada Oktober 2018, RUU Permusikan resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019. Namun hingga Januari 2019, DPR sebenarnya belum membentuk panitia kerja (panja), yang pada nantinya akan bekerja dengan pemerintah lewat kementerian untuk membahas RUU. Draf ini juga belum menjadi usulan resmi dari DPR dengan sisa waktu kerja delapan bulan lagi.
 
Terkait kritik terhadap sejumlah pasal, Inosentius menyebut bahwa RUU dalam tahap sangat awal. BK membuka diri terhadap berbagai masukan.
 
"Cara berpikir kami akademik. Dalam dunia akademik itu, boleh salah, tetapi tidak boleh bohong. Karena itu, tidak pernah kami berasumsi dan berpikir bahwa apa yang kami buat sempurna," ungkap Inosentius.
 
"Tugas kami adalah membuat kerangka dan tugas bapak ibu sekalian sebagai pemangku kepentingan utama adalah mengisi seperti apa. Kalau ada kekurangan dari naskah ini, silakan, kami membuka diri berdiskusi dan memperbaiki terus naskah ini. Proses ini masih panjang karena ini baru naskah awal," imbuhnya.
 

Klarifikasi Anang
 
Selama sekitar setengah jam, Anang memakai waktunya untuk memberi tanggapan atas sejumlah komentar serangan yang belakangan ditujukan kepadanya.
 
Dia menyebut dirinya masih berkarya sebagai musisi, begitu juga dengan istri dan anaknya. Dengan kata lain, Anang mencoba memberi penjelasan pada pihak oposan bahwa dirinya sama seperti para oposan, sama-sama musisi yang "berjuang". Anang mengajak Inosentius dari BK untuk hadir dan memberi pernyataan langsung, bahwa penyusun draf RUU Permusikan adalah BK dan bukan Anang.
 
"Kami tidak bisa menyusun rancangan undang-undang tanpa penugasan dan permintaan dari anggota dewan, fraksi, dan komisi," ujar Inosentius.
 
Jelang pukul 12, sejumlah musisi yang bergabung dalam Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan (KNTL RUUP) sudah tidak sabar ingin mengajukan pertanyaan dan tanggapan terhadap Anang. Mereka meminta sesi tanya jawab, tetapi Anang meminta waktu sejenak untuk Agus Sarjono, pemain musik dan profesor hak cipta, serta Ketua Ikatan Manajer Artis Indonesia Nanda Persada. Suasana sempat riuh, para musisi yang hadir merasa Anang hanya mengulur waktu menghindari sesi tanya-jawab.
 
Agus secara singkat memberikan pendapatnya tentang produk hukum sebagai solusi permasalahan klasik para musisi dan penyanyi, terutama soal kesejahteraan. Soal hak cipta sudah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, tetapi tata kelola ekosistem musik belum punya aturannya.
 
Agus pernah menjadi salah satu narasumber DPR terkait penyusunan RUU Permusikan. Namun persoalan ini akhirnya ditangani sepenuhnya oleh BK.
 
"Dalam proses itulah saya tidak banyak terlibat. Baru setelah (draf) RUU jadi, saya diberi salinannya. Saya lihat memang ada beberapa pasal yang agak bermasalah, tetapi itu baru draf yang tidak terlalu berbahaya jika kita semua mengawal dan memberikan masukan penting," kata Agus.
 

Tanggapan Pelaku Musik yang Hadir
 
1. Rara Sekar
 
Rara Sekar, musisi yang ikut menolak RUU Permusikan, memberikan tiga tanggapan. Pertama adalah pertanyaan, apakah Anang sudah membaca naskah akademik sebelum itu diloloskan menjadi landasan draf RUU. Dia juga menilai materi dalam draf bukanlah sesuatu yang mendesak dalam hal permusikan.
 
"Kenapa ini lebih penting dibahas daripada RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual)? Saya tidak melihat urgensi permusikan diatur dengan pasal-pasal yang justru membatasi proses kreasi," ujar Rara.
 
Kedua adalah kritik terkait sumber ilmiah yang digunakan dalam naskah akademik. Rara menyoroti bagian kajian teoritis yang memakai makalah anak SMK yang dimuat dalam situs blog di blogspot.com. "Ini masalah yang sangat menyedihkan dari sudut pandang akademis."
 
Baca juga: Naskah AkademikRUU Permusikan Menggunakan Sumber Blog Makalah Pelajar SMK
 
Terakhir, Rara juga keberatan dengan Pasal 32 yang mewajibkan pelaku musik untuk melakukan uji kompetensi.
 
"Saya pikir yang harus diuji kompetensinya adalah Badan Keahlian DPR," pungkasnya disambut riuhan sejumlah musisi lain.
 
Anang tidak langsung menjawab dengan lugas pertanyaan Rara. Namun setelah ditanyakan ulang sejumlah orang, pelantun lagu Separuh Jiwaku Pergi ini akhirnya memberi jawaban, kendati tetap tidak lugas.
 
Soal urgensi, Anang menyebut bahwa Undang-undang diperlukan untuk menjamin pemerintahan mana pun akan menjalankan aturan tersebut. Hal ini sulit dijamin dengan Peraturan Pemerintah.
 
Soal membaca naskah akademik dan keberadaan aturan pembatasan ekspresi seperti Pasal 5 dan 50, Anang mengatakan "mungkin ada yang terlewat" dan "ini masih draf yang butuh masukan dari kita semua".
 
Jawaban berbeda diungkap Anang dalam konferensi pers yang digelar usai diskusi. Ketika ditanya soal sikapnya terhadap Pasal 5 dan 50, dia menegaskan dirinya menolak pasal itu. "Pasal ini akan menimbulkan kontroversi karena saya sendiri pun enggak mau seperti itu," kata Anang.
 

2. Marcell Siahaan
 
Marcell menyampaikan tiga hal. Pertama, mengacu kepada Pasal 70 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah peluang RUU bisa ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPR bersama Presiden.
 
Kedua adalah kritik kepada Anang terkait statusnya sebagai musisi dan sekaligus anggota DPR dengan sejumlah hak. Dia menyayangkan Anang yang justru memakai hak usulan RUU, ketimbang memakai hak-hak lain untuk melakukan kajian terhadap Undang-Undang yang sudah berlaku, misalnya UU Hak Cipta.
 
"Setahu saya, waktu Glenn bacakan (12 poin Konferensi Musik Indonesia) kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi cuma minta fokus kepada tata kelola, poin enam dan sembilan. Kita fokus tata kelola saja, kalau itu berjalan baik, ini akan punya efek domino ke mana-mana," ujar Marcell.
 
Ketiga adalah soal draf RUU Permusikan versilain yang didapat Marcell dua tahun silam dari Direktorat Jenderal HKI. Menurut Marcell, isinya hanya copy paste dari UU Hak Cipta dengan modifikasi redaksional saja.
 
"Baik awal enggak awal, ketika itu menjadi rujukan untuk masuk ke Prolegnas, memalukan. Kalau niat kita mengangkat derajat musisi, saya enggak tega. Kami ini enggak bodoh semua. Kami diam bukan berarti bodoh," ujar Marcell.
 

3. Wendi Putranto
 
Wendi juga mewakili KNTL RUUP. Kepada Anang, dia memberikan hasil kajian sejumlah musisi yang menolak RUU Permusikan. Koalisi ini telah didukung setidaknya oleh 260-an musisi dan petisinya di internet telah didukung 134 ribu orang.
 
"Kami dari KNTL RUUP dengan tegas menolak disahkan RUU ini karena menghina kecerdasan seniman intelektual Indonesia," kata Wendi.
 
Wendi juga mempertanyakan Anang yang sama sekali tidak menyinggung soal RUU Permusikan ketika mereka berdebat soal ekosistem musik di KAMI 2018 Ambon tahun lalu. Padahal, naskah akademik sudah ada dan RUU siap masuk Prolegnas.
 
"Kalau pada saat konferensi, agendanya membahas RUUP, enggak perlu ada kekacauan dan pecahnya musisi," ujar Wendi.
 

4. Kadri Mohammad
 
Sama seperti Agus Sardjono, Kadri juga sempat menjadi narasumber DPR untuk meninjau naskah akademik dua tahun silam. Kadri bergabung atas ajakan PAPPRI (Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia) yang sekarang dipimpin oleh AM Hendropriyono.
 
Kala itu, Kadri, Glenn, Agus, dan beberapa orang lain menyebut naskah akademik itu "cupu" dan perlu diperbaiki. Masalah ini sempat mereka bahas di Ambon dalam KAMI 2018. Hasil perbaikan mereka laporkan ke Presiden Joko Widodo.
 
Berikutnya, keluar draf RUU Permusikan dari DPR. Menurut Kadri, yang juga seorang pengacara, Pasal 5 memang tampak berbahaya bagi orang yang belum terbiasa mengenal hukum. Respons semacam itu datang antara lain dari Once.
 
Namun bagi Kadri, persoalan seperti ini sebetulnya mudah saja.
 
"Pasal ini tinggal diganti sedikit saja sudah selesai, asalkan orang-orang menjaga itu (...). Sekarang, sanksi pidana (Pasal 50) tinggal dicabut, pasal 5 itu sudah menjadi himbauan," ujar Kadri.
 
Soal pasal yang mengatur uji kompetensi, dia juga mengusulkan agar itu tidka menjadi kewajiban, tetapi kebutuhan. Berdasarkan pengalaman, sejumlah musisi yang hendak tampil di luar negeri atau ingin menempuh pendidikan tertentu memang harus punya bukti kompetensi.
 
Kadri sepakat soal permusikan, terutama tata kelola, harus diatur dalam undang-undang. Tujuan utamanya adalah kepentingan ekonomis bagi para pelaku musik. Selama ini, pendapatan dalam sektor musik sangat kecil, terlihat dari kontribusi musik Indonesia yang hanya 0,49 persen dari total PDB.
 
"Pendapatan kecil karena pembajakan. Sudah ada UU Hak Cipta, tetapi enggak jalan karena yang awalnya delik pidana, menjadi delik aduan. Jadi orang harus mengadu ke polisi kalau karyanya dibajak," ujar Kadri.
 

5. Angga Sasongko
 
Sutradara Angga Sasongko turut memberikan komentar. Dia menilai RUU Permusikan serupa UU Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang dia sebut sebagai produk cacat. Berkaca dari masalah UU Perfilman, Angga menyebut bahwa revisi undang-undang di MK jauh lebih sulit dan mahal ketimbang mengesahkan.
 
Angga menyarankan tata kelola permusikan diatur saja lewat Peraturan Menteri, sebagaimana persoalan tata kelola dalam UU Perfilman diatur lebih lanjut lewat Peraturan Menteri.
 
"Jadi (UU) enggak kasih (solusi). Buang-buang energi saja," kata Angga.
 
Glenn menutup diskusi siang itu dan menyebut bahwa diskusi berikutnya masih akan berlanjut. Dia tetap mengajak kawan-kawan musisi untuk mengawal tata kelola musik Indonesia. Dia juga menerima hasil kajian dan keberatan dari kelompok oposan KNTL RUUP untuk menjadi pembahasan lebih lanjut.
 
Selain itu, Glenn bercerita bahwa KAMI dan KSI juga menerima banyak aspirasi lewat pesan privat di media sosial.
 
"Apa yang teman-teman tulis akan menjadi dasar pemikiran, kita mau ke mana sih? Apa yang mau kita buat? Yang masuk ke DM (direct message) kami banyak banget – soal pungli, pertunjukan, banyak banget. Pokoknya yang selama ini diam itu muncul," kata Glenn.
 
"Jad kalau hari ini kontroversi tejradi, buat gue, sudah seharusnya itu terjadi dan kita bisa kumpul duduk bareng begini," pungkasnya.
 


 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif