Warkopi yang mirip Warkop DKI (Foto: instagram)
Warkopi yang mirip Warkop DKI (Foto: instagram)

Nah Lho! Tiru Warkop DKI Tanpa Izin, Warkopi Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara

Hiburan warkop dki indro warkop
Elang Riki Yanuar • 27 September 2021 18:35
Jakarta: Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) Freddy Harris menyebut tiga pemuda viral yang menamakan diri mereka Warkopi melanggar hak cipta karena meniru Warkop DKI. Pasalnya, Indro dan Lembaga Warkop DKI telah mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mereka.
 
Hak cipta Warkop DKI telah didaftarkan oleh Lembaga Warkop DKI pada 2004. Warkop DKI telah menguasai merek itu dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, dan IDM000557441.
 
Keempat merek tersebut secara eksklusif mengkomersilkan jasa-jasa hiburan, penyediaan latihan, penyewaan lahan olahraga, sarana olahraga dan aktivitas kebudayaan, jasa-jasa group hiburan atau pendidikan, penerbitan buku, jasa-jasa pendidikan, produksi film, penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Karena itu, Freddy menyebut Warkopi melakukan pelanggaran Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Ada ancaman hukuman berupa empat tahun penjara dan denda Rp2 miliar.
 
"Grup 'WARKOPI' sendiri tidak tercatat memiliki pendaftaran merek. Apabila merujuk kepada ketentuan Pasal 100 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2016 disebutkan bahwa: ‘Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar," kata Freddy Harris dalam bincang media secara virtual, Senin, (27/9/2021).
 
Freddy melanjutkan, Warkopi berpotensi melanggar hak cipta apabila mereka membuat cerita dan penampilan dalam suatu media, atau dalam bentuk film dengan mengambil skenario dari film-film komedi yang telah ada sebelumnya.
 
Warkop DKI sendiri memiliki hak cipta yang dilindungi yaitu karya film komedi yang dilindungi sebagai ciptaan sinematografi. Hak tersebut berupa hak moral atas karya pertunjukkan. Ada juga hak ekonomi atas potret atau foto-foto mereka dalam penampilan dalam berbagai media serta hak ekonomi atas film-film komedi dan hak pelaku pertunjukan atas film-film Warkop DKI dipegang oleh produser film.
 
"Potensi pelanggaran hak cipta lainnya yaitu Warkopi membuat suatu ciptaan berupa video/film dengan melakukan lipsing/dubbing dari suara asli Warkop DKI (pelanggaran hak moral atas karya pertunjukkan), penggunaan foto-foto atau potret-potret dari personel Warkop untuk didampingkan dengan Warkopi atas kemiripan mereka dengan tujuan adanya pemanfaatan ekonomi atau keuntungan ekonomi," jelas Freddy.
 
Meski Warkopi terindikasi melakukan pelanggaran, Freddy berharap kasus ini tidak berlanjut ke ranah hukum. Dia menyarankan Warkopi meminta maaf kepada Indro secara langsung. Freddy dan Dirjen KI sendiri bersedia membantu memfasilitasi pertemuan antara Warkop DKI dan Warkopi.
 
"Warkop DKI itu ada lisensinya, jadi penggunaaan nama harus minta izin. Kalau ada unsur komersilnya nanti diskusi gimana. Kalau enggak ada komersilnya ya izin saja. Nanti kita undang Om Indro dan Warkopi. Enggak usah tuntut menuntut, damai saja. Biar yang ini dapat benefit yang satu dapat benefit," paparnya.
 
Manajemen Warkopi dan Lembaga Warkop DKI sebenarnya sudah melakukan pertemuan virtual. Manajemen Warkopi saat itu meminta bertemu langsung dengan Indro. Sedangkan Lembaga Warkop DKI meminta Warkopi untuk tidak tampil dulu di televisi.
 
Namun, tiba-tiba Warkopi justru tampil di dua acara televisi saat mereka belum bertemu Indro. Merasa dikecewakan, Indro dan Lembaga Warkop DKI akhirnya meminta Warkopi menghentikan dulu kegiatan mereka.
 
Freddy pun berharap permasalahan antara Warkopi dan Warkop DKI jadi pembelajaran bagi masyarakat untuk lebih melek lagi terhadap hak cipta. Apalagi, sekarang Dirjen KI sudah mempermudah masyarakat untuk mendaftarkan atau melihat merek yang sudah ad secara daring.
 
"Untuk menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual dari ciptaan, masyarakat kini dapat mendaftarkan ciptaan maupun mereknya secara online di situs resmi DJKI, yaitu dgip.go.id. DJKI hanya dapat menindak kasus pelanggaran kekayaan intelektual yang terdaftar dan hanya jika pemilik kekayaan intelektual tersebut melakukan aduan kerugian. Pemilik hak dapat melaporkan adanya pelanggaran KI kepada Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)," tutup Freddy.
 
 
 
(ELG)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif