Diskusi soal RUU Permusikan (Foto: Medcom/Purba)
Diskusi soal RUU Permusikan (Foto: Medcom/Purba)

Draf Kedua RUU Permusikan Selesai Dibuat, Ini Sikap KNTL RUUP

Hiburan Kisruh RUU Permusikan
Purba Wirastama • 09 Maret 2019 19:18
Jakarta: Badan Keahlian DPR telah mengeluarkan draf kedua RUU Permusikan versi tanggal 20 Februari 2019. Menurut Wendi Putranto, aktivis gerakan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan, sebagian pasal berbahaya telah hilang, tetapi justru ada satu materi baru yang lebih berbahaya.
 
Materi yang dimaksud adalah Bagian VII Pasal 54-57 yang mengatur keberadaan Dewan Musik. Tertulis bahwa Dewan Musik independen dibentuk (belum ada keterangan siapa pembuatnya) untuk mendukung perwujudan ekosistem musik terencana, terpadu, dan berkesinambungan.
 
Wendi menyebut Dewan Musik lebih berbahaya karena akan menjadi penguasa ekosistem musik Indonesia.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"(Sikap) kami sama saja ya untuk draf rancangan yang baru, apalagi ada pasal baru yang mengatur Dewan Musik," kata Wendi usai diskusi di Galeri Foto Jurnalistik Antara Jakarta, Sabtu, 9 Maret 2019.
 
"Ini ngeri banget, semacam lembaga yang nanti berpengaruh dan sangat mengatur ekosistem musik Indonesia. Ini bakal jadi kayak penguasa musik. Nah, kami malah jadi lebih berhati-hati lagi. Pasal 5 dan 50 hilang, tetapi hadir musuh baru, Dewan Musik. Kami belum mengerti maksudnya apa kok tiba-tiba (dikeluarkan)," lanjutnya.
 
Dalam draf pertama versi 15 Agustus 2018, pasal 5 dan 50 mengatur soal batasan kreasi bermusik dan ancaman hukuman pidana penjara. Kedua pasal ini menjadi pemantik protes atas RUU Permusikan sejak akhir Januari 2019, sebelum diskusinya meluas ke puluhan pasal lain yang juga bermasalah.
 
Wendi mempertanyakan proses revisi yang kesannya buru-buru dikerjakan. Padahal seperti yang mereka protes dalam diskusi sebelumnya, draf RUU Permusikan bermasalah sejak judul dan naskah akademik. Jika draf rancangan undang-undang harus direvisi, seharusnya naskah akademik diperbaiki terlebih dulu.
 
"Nah, naskah akademik itu sudah dibuat ulang atau belum? Kesannya kok buru-buru, 20 Februari (draf RUU Permusikan) dikeluarkan – dan cukup banyak hal mengagetkan," ujar Wendi.
 
RUU Permusikan diusulkan oleh Anang Hermansyah selaku anggota Komisi X DPR. Wacana ini berangkat dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi X DPR pada 2015 yang dihadiri sejumlah lembaga seperti PAPPRI, Asosiasi Industri Rekaman (ASIRI), serta pengelola royalti LMKN dan LMK.
 
Setelah usulan disetujui dan masuk Program Legislasi Nasional, Bada Keahlian DPR membuat naskah akademik dan draf RUU Permusikan selama beberapa bulan hingga Agustus 2018. Menurut Inosentius Samsul, penanggung jawab penyusunan draf ini dari BK DPR, prosesnya tidak dikawal oleh pengusul dan pihak ketiga lain yang dilibatkan.
 
Draf ini diungkap ke publik pada akhir Januari 2019 dan menuai protes besar dari publik, terutama kalangan musisi. Setelah mendapat beragam protes dan bertemu dengan Slank dalam diskusi tertutup di Gang Potlot, Anang sepakat untuk menarik usulan RUU Permusikan.
 

 

(ELG)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif