"Ini mungkin bisa jadi satu hal yang relatable. Artinya pariwisata dan ekonomi kreatif sebenarnya itu kan satu hal yang bisa tumbuh secara bersamaan," kata Reza, saat berbincang denga Medcom.id di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Senin 28 Oktober 2019.
Reza melanjutkan, industri kreatif sebetulnya dapat berbaur di ekosistem mana pun, termasuk pariwisata. Katanya, tak masalah jika dua instansi dilebur, meskipun hal ini ditentang berbagai pihak karena dirasa tak efektif.
"Untuk omongin ekonomi kreatif pas di Kemenpar, saya rasa juga enggak salah. Asal masing-masing bisa bekerja maksimal. Pertanyaannya siapa-siapa saja yang bertugas di bawah pak Wishnutama selaku menteri," sambung dia.
Dia pun mengaku tak sabar menanti program 100 hari kerja Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang kini dijabat Wishnutama Kusubandio. Reza juga berharap Wishnu dapat memberikan gebrakan yang jauh lebih spektakuler dalam 100 hari kerja dan bisa menyelesaikan semua tugasnya sampai tuntas.
"Kayaknya patut diberikan kesempatan dulu untuk kita menilai 100 hari pertama seperti apa. Ini berlaku untuk semua kementerian. Dan tentu, mudah-mudahan bisa berjalan baik," tandasnya.
Sebelumnya, peleburan ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), urusan ekonomi kreatif menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Bekraf kemudian dipisah presiden Joko Widodo lewat Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015. Saat itu, Bekraf yang dipimpin Triawan Munaf diberikan tugas mengembangkan 16 subsektor ekonomi seperti aplikasi dan pengembangan game, arsitektur, film, fotografi, musik, fashion, hingga penerbitan dan kuliner.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
