Ilustrasi Netflix (Foto: Getty Images)
Ilustrasi Netflix (Foto: Getty Images)

Membatasi Netflix Konten Digital Lain Dianggap Mengebiri Kreativitas

Hiburan netflix montase film
Kumara Anggita • 12 Agustus 2019 11:29
Jakarta: Kreativitas makin tokcer dengan adanya internet. Berbagai ide terus bergulir tanpa sekat dan batas. Hal ini karena apa pun bisa jadi konten dan siapa pun bisa bikin konten. Dan lebih menariknya lagi, semua bisa menikmati dengan cepat, murah, dan bahkan gratis.
 
Situasi ini membawa spektrum baru bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Pro dan kontra pun muncul tentang dampak yang dibawa internet pada masyarakat, terlebih menyangkut konten. Baru-baru ini, isu seputar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ingin turun tangan membuat peraturan terkait konten digital menuai reaksi.
 
Mereka ingin menyesuaikan konten-konten yang beredar di platform-platform tersebut bersesuaian dengan aturan yang dicanangkan. Dengan kata lain, KPI akan mengawasi para kreator YouTube, Facebook, Netflix dan lain-lain agar tidak bisa sembarangan sebar-sebar konten.
Click to Expose

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPI akan membuat dasar hukum untuk melakukan pengawasan hukum. Hal ini dilakukan agar materi konten yang ada di internet Indonesia itu punya nilai edukasi dan tentunya positif dan berkualitas.
 
Ide tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat khususnya anak milenial yang merajai sosial media. Dibuatlah sebuah petisi “Tolak KPI Awasi Youtube, Facebook, Netflix!” yang dibuat oleh Dara Nasution, Politisi Muda yang sering bergerak pada isu anak muda pada 8 Agustus lalu.
 
Seperti yang ditulis oleh Change.org, Penolakan itu dibuat karena beberapa dasar antara lain:
 
1. Mencederai mandat berdirinya KPI. Menurut Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002, tujuan KPI berdiri adalah untuk mengawasi siaran televisi dan radio yang menggunakan frekuensi publik. Wewenang KPI hanyalah sebatas mengatur penyiaran televisi dan dalam jangkauan spektrum frekuensi radio, bukan masuk pada wilayah konten dan media digital. KPI sendiri mengakui hal ini.
 
2. KPI bukan lembaga sensor. Dalam Undang-Undang Penyiaran, KPI tidak memiliki kewenangan melakukan sensor terhadap sebuah tayangan dan melarangnya. KPI hanya berwenang menyusun dan mengawasi pelaksanaan Peraturan dan Pedoman Perilaku penyiaran serta Standar Program Siaran (P3SPS).
 
3. Netflix dan YouTube menjadi alternatif tontonan masyarakat karena kinerja KPI buruk dalam mengawasi tayangan televisi. KPI tidak pernah menindak tegas televisi yang menayangkan sinetron dengan adegan-adegan konyol dan tidak mendidik, talkshow yang penuh sandiwara dan sensasional, serta komedi yang saling lempar guyonan kasar dan seksis. Akhirnya, masyarakat mencari tontonan lain di luar televisi yang lebih berkualitas. Banyaknya orang yang beralih ke konten digital adalah bukti kegagalan KPI menertibkan lembaga penyiaran. KPI seharusnya mengevaluasi diri.
 
4. Masyarakat membayar untuk mengakses Netflix. Artinya, Netflix adalah barang konsumsi yang bebas digunakan oleh konsumen yang membayar. KPI sebagai lembaga negara tidak perlu mencampuri terlalu dalam pilihan personal warga negaranya.
 
Petisi ini viral di internet dan saat ini sudah ada sekitar 56.000 orang yang menandatangani. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menghargai usaha mereka dalam menyampaikan aspirasinya. Penolakan tersebut akan dijadikan rujukan dalam merevisi undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 
"Kami menghargai, ini kan kita negara demokrasi, masyarakat silakan berpendapat. Artinya kami pemerintah akan menjadikan petisi atau komentar publik ini sebagai salah satu rujukan kita dalam revisi UU Penyiaran," ungkap Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu di D'consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
Hingga saat ini pengawasan konten di sosial media masih mejadi tanggungjawab Kemenkominfo. KPI hanya bisa memegang regulasi pengawasan terhadap media konvensional seperti televisi, radio, koran, majalah dan lain-lain. Ini itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.
 
“Jadi, untuk mengawasi Netflix dan Youtube harus dipastikan bahwa ada regulasi yang mendukung. Dalam UU penyiaran belum ada yang menyebutkan bahwa fungsi KPI itu termasuk mengawasi konten Youtube maupun Netflix," kata Ferdinan di D'consulate Resto & Lounge, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Agustus 2019.
 
Jika keinginan KPI ingin terus dilanjutkan. DPR perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebab, dalam aturan itu belum mencantumkan media digital.
 
Aturan yang Mereduksi Kreativitas
 
Dara sebagai pembuat petisi sangat menyangkan situasi ini karena menurutnya media yang ingin dikontrol seperti netflix, youtube, dan facebook sudah dilengkapi dengan fitur-fitur proteksi seperti parental control. Karena itu yang lebih harus dikembangkan justru lebih pada bagaimana pemerintah dan KPI mengedukasi masyarakatnya agar bijaksana dalam menggunakan platform-platform tersebut.
 
“Pendekatannya lebih pada audience,” ujarnya saat dihubungi Medcom, Minggu 11 Agustus 2019.
 
Ini karena berbagai macam kebaruan di bidang media akan terus bertambah dan berkembang. Kurang efektif bila undang-undang terus diganti berdasarkan situasi.
 
“Kalau media terus bertambah, nanti lima tahun lagi akan berdebat lagi. Dengan argumen belum ada di undang-undang,” ujarnya.
 
Baginya turun tangannya KPI di platform Netflix, Facebook, dan YouTube akan mereduksi kreativitas para konten kreator Indonesia karena kebebasannya dibatasi. Tindakan KPI dapat membawa kerugian.
 
“YouTube berguna banget buat kita. jadi saya beranggapan jangan ikut campur pada hal-hal yang bisa dilegasikan ke audeince-nya, percaya saja manusia punya akal sehat untuk memilih apa yang baik untuk dia. Yang khawatir kalau banyak aturan orang jadi takut banyak berkreasi,” paparnya.
 
Dara menegaskan bahwa kita sebagai pengguna harus memiliki kesadaran sendiri dalam memanfaatkan platform tersebut ke arah yang positif. Orang tua juga jangan lepas tangan dalam mengawasi.
 
“Tapi orang tua juga jagan lepas tangan. Kenapa minta KPI untuk urusin konten di sosmed. Sebagai orang tua juga harus berpartisipasi pada itu. Imbasnya banyak soalnya,” ucapnya.
 
Dara meminta agar KPI memaksimalkan tanggungjawab yang diberikan saja.
 
“Lihat kualitas tontonan hari ini. TV kita bagaimana isinya. Eksploitasi kesedihan. Itu menjadi salah satu indikator KPI belum maksmial. Kenapa menambah kewenangan lagi,” jelasnya.
 
“KPI please do your job dengan maksimal. Kasih lihat kita sudah tertibkan media konvensional,” lanjutnya.
 
Dara akan terus mengawal permasalahan ini. Dia berencana untuk datang ke KPI untuk berdiskusi bersama kelompok lain yang juga tidak setuju dengan kebijakan ini.
 
“Rencananya mau ke KPI minggu depan menyampaikan konsep, diskusi publik,” lanjutnya.
 

 

(ASA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif