Pencapaian SDGs Perlu Kerja Sama Berbagai Sektor

Jakarta: Pada 2015 silam, bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) sebagai kesepakatan pembangunan global. 

Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs tersebut. 

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Aktor-aktor utama di sektor pembangunan Indonesia menyuarakan dukungannya untuk implementasi Kampala Principles dalam meningkatkan efektivitas keterlibatan sektor swasta di kerja sama pembangunan. 

Hal ini dibahas dalam sebuah diskusi virtual berjudul “Kampala Principles di Indonesia” pada 9 Maret yang diadakan oleh Business Call to Action UNDP dan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), bekerja sama dengan Pemerintah Jerman dan UNDP Indonesia. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah, mitra pembangunan, lembaga masyarakat sipil, serikat buruh, dan sektor swasta di Indonesia dan luar negeri. 

Salah satu yang dibahas di dalamnya adalah studi kasus Kampala Principles di Bangladesh. Saber Chowdhury, anggota Business Leader Caucus, memaparkan studi tersebut yang berfokus pada triase dan tempat test covid-19 inovatif di Dhaka. 



(Perwakilan beragam pemangku kepentingan bertemu di Action Dialogue “Kampala Principles in Indonesia” pada 9 Maret. Foto: Dok. UNDP Indonesia)


Tempat pengecakan yang menawarkan tes covid-19 dengan harga terjangkau untuk masyarakat berpendapat rendah, merupakan kolaborasi antara social enterprise Digital Healthcare Solutions (DH), yayasan Institute for Developing Science and Health Initiatives (ideSHI), dan rumah sakit publik, Mugda Medical College & Hospital di Dhaka. 

“Studi Kasus Bangladesh merupakan bukti yang kuat (dalam kerja sama pembangunan). Ketika kami meninjau keberhasilan usaha ini, kami menyadari relevansi dan pentingnya Kampala Principles” menurut Chowdhury. 

Kampala Principles sendiri disahkan oleh komite pengarah The Global Partnership for Effective Development Co-operation (GPEDC) di Kampala, Uganda, pada Maret 2019 lalu.

Setelah melalui serangkaian konsultasi yang dipimpin oleh working group lintas sektor yang mencakup perwakilan pemerintah, bisnis, lembaga masyarakat sipil, dan aktor-aktor lainnya, serta mempertimbangkan nasihat dari Business Leaders Caucus. 

Turut hadir dalam sesi diskusi yang diadakan oleh Business Call to Action UNDP dan Global Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC), bekerja sama dengan Pemerintah Jerman dan UNDP Indonesia tersebut, Norimasa Shimomura, Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Uta Bölhoff, Wakil Direktur Jenderal Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman.

Selain itu, Priyanto Rohmatullah, Koordinator Kerja Sama Pembangunan Global Bappenas, Steve Tipman, Presiden dan CEO Trade Facilitation Office Kanada, Yaya. W. Junardy, Presiden Indonesia Global Compact Network (IGCN), dan Maria Dian Nurani, Ketua Komite Sosial Ekonomi KADIN.



(TIN)

• Community