FITNESS & HEALTH
Lestari Moerdijat: Akses Kanker Payudara Belum Setara, RAN Harus Dieksekusi hingga Daerah
A. Firdaus
Rabu 14 Oktober 2026 / 21:44
- Lestari menyoroti masih banyaknya pasien yang ‘hilang’ di tengah alur skrining hingga pengobatan.
- Sekitar 20 ribu terdeteksi memiliki kelainan, namun hanya 6.000 yang melanjutkan pengobatan
- Penderita kanker payudara di Indonesia sekitar 40% berada di Jawa.
Denpasar: Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan bahwa persoalan kanker payudara di Indonesia bukan lagi soal membangkitkan kesadaran, melainkan memastikan setiap perempuan memperoleh akses diagnosis dan pengobatan yang setara. Ia menyoroti masih banyaknya pasien yang ‘hilang’ di tengah alur skrining hingga pengobatan.
“Kesadaran sudah ada, tapi sistemnya belum menjemput mereka yang membutuhkan. Ini persoalan keadilan struktural, bukan sekadar edukasi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Dari Kesadaran Menuju Tindakan (Kanker Payudara: Kenali Lebih Awal, Diagnosis Tepat Waktu, Akses Setara) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/10/2026).
Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. (Direktur Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad(K) (Koordinator Tim Tata Kelola Pengembangan Pelayanan dan Pengampuan Kanker Terpadu, RSCM), Aryanthi Baramuli Putri, S.H., M.H. (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC), dan dr. Fardiana Djamal, MARS (Pengurus Yayasan Kanker Payudara Indonesia /YKPI) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.(Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.
Data Kementerian Kesehatan mengungkap, rantai putus yang mengkhawatirkan. Dari 14 juta perempuan yang menjadi sasaran skrining, baru 4,1 juta yang menjalani pemeriksaan.
Dari jumlah itu, sekitar 20 ribu terdeteksi memiliki kelainan, namun hanya 6.000 yang melanjutkan pengobatan—dan hanya separuhnya yang berhasil mencapai rumah sakit.
“Ribuan perempuan menghilang di labirin sistem kesehatan. Mereka bukan tidak mau berobat, tapi sistemnya tidak memastikan mereka sampai ke pintu yang tepat,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Pemerintah telah merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025–2034 dengan target menurunkan angka kematian sebesar 2,5% per tahun, sejalan dengan standar WHO. RAN mencakup lima strategi utama: promosi kesehatan, peningkatan deteksi dini, perluasan akses layanan bermutu, penguatan registrasi kanker, dan koordinasi kemitraan multipihak.
Rerie menyambut baik kerangka kebijakan tersebut, namun mengingatkan bahwa dokumen tanpa eksekusi di tingkat akar rumput tidak akan mengubah apa pun.
“Jika distribusi tenaga dokter subspesialis onkologi masih timpang dan mutu fasilitas antara kota dan daerah masih jauh berbeda, RAN berisiko hanya menjadi dokumen di atas kertas,” tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk aktif memetakan beban kanker di wilayahnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi layanan onkologi dasar melalui penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan penapisan klinis adalah keharusan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa di balik standarisasi medis dan target-target kebijakan, terdapat martabat dan perjuangan individual setiap pasien.
Ia menyerukan pendekatan onkologis yang berpusat pada pasien, di mana empati dan dukungan psikologis menjadi bagian tak terpisahkan dari perawatan.
“Kita membutuhkan pendekatan yang memanusiakan. Ini bukan sekadar persoalan medis, melainkan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan menyeluruh,” pungkas Rerie.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa berdasarkan data Globocan 2022-2024, kanker payudara masih merupakan kasus nomor satu di Indonesia.
Upaya skrining dan deteksi dini yang telah dilakukan, tambah Siti, mengungkap 63.000 kasus kanker payudara setiap tahun. Yang masih menjadi pekerjaan rumah, jelas dia, risiko kematian akibat kanker payudara masih tinggi.
Menurut Siti, survival rate penderita kanker payudara di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan penderita di negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Diakui Siti, pemerintah telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) 2025-2034 untuk konsisten menangani penderita kanker payudara di Indonesia.
Sekitar 4.000 Puskesmas di tanah air, jelas Siti, juga sudah dilengkapi dengan layanan skrining dan deteksi dini.
Namun, jelas dia, sejumlah upaya itu masih menghadapi kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan peralatan di Puskesmas dan rumah sakit, hingga keterbatasan biaya para penderita kanker payudara.
Koordinator Tim Tata Kelola Pengembangan Pelayanan dan Pengampuan Kanker Terpadu RSCM Soehartati A. Gondhowiardjo menegaskan bahwa kita harus berbicara tentang kanker payudara saat ini, karena kasusnya terus meningkat signifikan.
Keterlambatan diagnosa terhadap kanker payudara, jelas Soehartati, dapat berakibat fatal.
"Tindakan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara sangat penting," tegas Soehartati.
Berdasarkan penelitiannya, penderita kanker payudara di Indonesia sekitar 40% berada di Jawa. Soehartati mempertanyakan apakah akses dan awareness terkait kanker payudara sudah merata di Indonesia.
Bahkan, ujar dia, saat ini semakin banyak pasien kanker payudara putus pengobatan karena terkendala biaya dan sejumlah hambatan lainnya.
Ketua Umum CISC Aryanthi Baramuli Putri berpendapat bahwa orang yang terkena kanker merupakan awal dari perjalanan untuk mengupayakan kesembuhan.
Menurut Aryanthi, tantangan pasien kanker payudara masih banyak terkait akses, komunikasi, dan pemahaman, serta dampak psikososial dan kondisi pasien.
Bila tantangan tersebut tidak diatasi segera, tegas dia, akan berdampak pasien putus pengobatan yang berdampak serius.
Aryanthi berharap, ada evaluasi kebijakan dan memperpendek waktu tunggu untuk proses diagnosis dan dimulainya pengobatan pada pasien kanker payudara.
Karena, ujar dia, hambatan yang dihadapi pasien seringkali tidak berdiri sendiri. Kebijakan yang diterapkan masih menjadi hambatan pasien untuk mencapai kesembuhan.
Pengurus YKPI Fardiana Djamal berpendapat bahwa sejumlah target dalam proses pengobatan kanker payudara seperti 60% penanganan pada stadium dini, 60 hari diagnosis cepat, dan 80% pengobatan tuntas, hanya bisa terjadi bila masyarakat memiliki kesadaran untuk melangkah.
Namun, ujar Fardiana, memiliki kesadaran saja tidak cukup, karena masih banyaknya tantangan untuk melakukan pengobatan. Seperti, rasa takut, finansial, keluarga, dan logistik.
Dalam upaya mengatasi sejumlah tantangan itu, ungkap Fardiana, YKPI mencoba untuk memasyarakatkan deteksi dini dengan bekerjasama dengan sejumlah komunitas.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mendorong agar para perempuan di Indonesia tidak ragu untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan kanker payudara.
Rahmawati mengajak para perempuan untuk peduli terhadap kesehatan dengan melakukan deteksi dini.
"Harus ada perubahan paradigma dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan sekadar awareness menjadi aksi dalam proses pengobatan kanker," ujar Rahmawati.
Menurut dia, kaum perempuan dan keluarga Indonesia harus mampu mewujudkan pola hidup sehat sejak dini sebagai bagian dari investasi keluarga yang penting.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa ada tiga level yang perlu ditempuh dalam menangani kanker payudara.
Pertama, menurut Usman, dalam level individu kita bisa menjadi korban kanker atau penyintas kanker itu tergantung pola pikir.
Diskusi kali ini, jelas dia, mengajak kita mulai mengembangkan pola pikir dari kesadaran menuju tindakan.
Level kedua adalah keluarga. Apabila satu anggota keluarga mengidap kanker, maka seluruh keluarga dan orang-orang yang mencintainya juga mengidapnya. Hubungan keluarga dan orang-orang tercinta tentu sangat penting untuk mencegah dan mengobati kanker.
Di level ketiga, menurut Usman, adalah level negara. Negara, tegas dia, memiliki peran vital dalam pengendalian dan penanganan kanker melalui berbagai kebijakan, pemeraatan fasilitas medis, deteksi dini, dan pengobatan.
(FIR)
“Kesadaran sudah ada, tapi sistemnya belum menjemput mereka yang membutuhkan. Ini persoalan keadilan struktural, bukan sekadar edukasi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Dari Kesadaran Menuju Tindakan (Kanker Payudara: Kenali Lebih Awal, Diagnosis Tepat Waktu, Akses Setara) yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (14/10/2026).
Diskusi yang dimoderatori Nur Amalia (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid. (Direktur Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia), Prof. Dr. dr. Soehartati A. Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad(K) (Koordinator Tim Tata Kelola Pengembangan Pelayanan dan Pengampuan Kanker Terpadu, RSCM), Aryanthi Baramuli Putri, S.H., M.H. (Ketua Umum Indonesian Cancer Information and Support Center Association /CISC), dan dr. Fardiana Djamal, MARS (Pengurus Yayasan Kanker Payudara Indonesia /YKPI) sebagai narasumber. Selain itu hadir pula Rahmawati Herdian, S.H., M.Kn.(Anggota Komisi IX DPR RI) sebagai penanggap.
Data Kementerian Kesehatan mengungkap, rantai putus yang mengkhawatirkan. Dari 14 juta perempuan yang menjadi sasaran skrining, baru 4,1 juta yang menjalani pemeriksaan.
Dari jumlah itu, sekitar 20 ribu terdeteksi memiliki kelainan, namun hanya 6.000 yang melanjutkan pengobatan—dan hanya separuhnya yang berhasil mencapai rumah sakit.
“Ribuan perempuan menghilang di labirin sistem kesehatan. Mereka bukan tidak mau berobat, tapi sistemnya tidak memastikan mereka sampai ke pintu yang tepat,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Pemerintah telah merumuskan Rencana Aksi Nasional (RAN) Kanker Payudara 2025–2034 dengan target menurunkan angka kematian sebesar 2,5% per tahun, sejalan dengan standar WHO. RAN mencakup lima strategi utama: promosi kesehatan, peningkatan deteksi dini, perluasan akses layanan bermutu, penguatan registrasi kanker, dan koordinasi kemitraan multipihak.
Rerie menyambut baik kerangka kebijakan tersebut, namun mengingatkan bahwa dokumen tanpa eksekusi di tingkat akar rumput tidak akan mengubah apa pun.
“Jika distribusi tenaga dokter subspesialis onkologi masih timpang dan mutu fasilitas antara kota dan daerah masih jauh berbeda, RAN berisiko hanya menjadi dokumen di atas kertas,” tegas Rerie yang juga Anggota Komisi X DPR RI itu.
Ia mendesak pemerintah daerah untuk aktif memetakan beban kanker di wilayahnya dan tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat. Menurutnya, desentralisasi layanan onkologi dasar melalui penguatan Puskesmas sebagai garda terdepan penapisan klinis adalah keharusan.
Kanker Payudara. Ilustrasi Magnific
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan bahwa di balik standarisasi medis dan target-target kebijakan, terdapat martabat dan perjuangan individual setiap pasien.
Ia menyerukan pendekatan onkologis yang berpusat pada pasien, di mana empati dan dukungan psikologis menjadi bagian tak terpisahkan dari perawatan.
“Kita membutuhkan pendekatan yang memanusiakan. Ini bukan sekadar persoalan medis, melainkan amanat konstitusi yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan menyeluruh,” pungkas Rerie.
Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan bahwa berdasarkan data Globocan 2022-2024, kanker payudara masih merupakan kasus nomor satu di Indonesia.
Upaya skrining dan deteksi dini yang telah dilakukan, tambah Siti, mengungkap 63.000 kasus kanker payudara setiap tahun. Yang masih menjadi pekerjaan rumah, jelas dia, risiko kematian akibat kanker payudara masih tinggi.
Menurut Siti, survival rate penderita kanker payudara di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan penderita di negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Diakui Siti, pemerintah telah membuat Rencana Aksi Nasional (RAN) 2025-2034 untuk konsisten menangani penderita kanker payudara di Indonesia.
Sekitar 4.000 Puskesmas di tanah air, jelas Siti, juga sudah dilengkapi dengan layanan skrining dan deteksi dini.
Namun, jelas dia, sejumlah upaya itu masih menghadapi kendala di lapangan. Mulai dari keterbatasan peralatan di Puskesmas dan rumah sakit, hingga keterbatasan biaya para penderita kanker payudara.
Koordinator Tim Tata Kelola Pengembangan Pelayanan dan Pengampuan Kanker Terpadu RSCM Soehartati A. Gondhowiardjo menegaskan bahwa kita harus berbicara tentang kanker payudara saat ini, karena kasusnya terus meningkat signifikan.
Keterlambatan diagnosa terhadap kanker payudara, jelas Soehartati, dapat berakibat fatal.
"Tindakan promosi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kanker payudara sangat penting," tegas Soehartati.
Berdasarkan penelitiannya, penderita kanker payudara di Indonesia sekitar 40% berada di Jawa. Soehartati mempertanyakan apakah akses dan awareness terkait kanker payudara sudah merata di Indonesia.
Bahkan, ujar dia, saat ini semakin banyak pasien kanker payudara putus pengobatan karena terkendala biaya dan sejumlah hambatan lainnya.
Ketua Umum CISC Aryanthi Baramuli Putri berpendapat bahwa orang yang terkena kanker merupakan awal dari perjalanan untuk mengupayakan kesembuhan.
Menurut Aryanthi, tantangan pasien kanker payudara masih banyak terkait akses, komunikasi, dan pemahaman, serta dampak psikososial dan kondisi pasien.
Bila tantangan tersebut tidak diatasi segera, tegas dia, akan berdampak pasien putus pengobatan yang berdampak serius.
Aryanthi berharap, ada evaluasi kebijakan dan memperpendek waktu tunggu untuk proses diagnosis dan dimulainya pengobatan pada pasien kanker payudara.
Karena, ujar dia, hambatan yang dihadapi pasien seringkali tidak berdiri sendiri. Kebijakan yang diterapkan masih menjadi hambatan pasien untuk mencapai kesembuhan.
Pengurus YKPI Fardiana Djamal berpendapat bahwa sejumlah target dalam proses pengobatan kanker payudara seperti 60% penanganan pada stadium dini, 60 hari diagnosis cepat, dan 80% pengobatan tuntas, hanya bisa terjadi bila masyarakat memiliki kesadaran untuk melangkah.
Namun, ujar Fardiana, memiliki kesadaran saja tidak cukup, karena masih banyaknya tantangan untuk melakukan pengobatan. Seperti, rasa takut, finansial, keluarga, dan logistik.
Dalam upaya mengatasi sejumlah tantangan itu, ungkap Fardiana, YKPI mencoba untuk memasyarakatkan deteksi dini dengan bekerjasama dengan sejumlah komunitas.
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmawati Herdian mendorong agar para perempuan di Indonesia tidak ragu untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan kanker payudara.
Rahmawati mengajak para perempuan untuk peduli terhadap kesehatan dengan melakukan deteksi dini.
"Harus ada perubahan paradigma dari masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam mengupayakan sekadar awareness menjadi aksi dalam proses pengobatan kanker," ujar Rahmawati.
Menurut dia, kaum perempuan dan keluarga Indonesia harus mampu mewujudkan pola hidup sehat sejak dini sebagai bagian dari investasi keluarga yang penting.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat bahwa ada tiga level yang perlu ditempuh dalam menangani kanker payudara.
Pertama, menurut Usman, dalam level individu kita bisa menjadi korban kanker atau penyintas kanker itu tergantung pola pikir.
Diskusi kali ini, jelas dia, mengajak kita mulai mengembangkan pola pikir dari kesadaran menuju tindakan.
Level kedua adalah keluarga. Apabila satu anggota keluarga mengidap kanker, maka seluruh keluarga dan orang-orang yang mencintainya juga mengidapnya. Hubungan keluarga dan orang-orang tercinta tentu sangat penting untuk mencegah dan mengobati kanker.
Di level ketiga, menurut Usman, adalah level negara. Negara, tegas dia, memiliki peran vital dalam pengendalian dan penanganan kanker melalui berbagai kebijakan, pemeraatan fasilitas medis, deteksi dini, dan pengobatan.
(FIR)
Copyright © 2026, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0050 [53]
