FITNESS & HEALTH
Angka Stunting Stagnan, Penguatan Kader Posyandu Harus Lebih Dilakukan
Aulia Putriningtias
Selasa 09 April 2024 / 11:09
Jakarta: Stagnasi angka stunting pada tahun 2023 hanya mencapai 0,1 persen. Artinya, situasi ini menunjukkan perlu adanya kajian ulang strategi nasional, salah satunya dengan penguatan kader posyandu.
Pemberdayaan 1,5 juta kader posyandu yang ada di Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah. Peluang ini untuk mencegah dan menurunkan angka stunting secara nasional.
Organisasi non-pemerintah 1000 Days Fund yang telah memberikan pelatihan bagi 54.000 kader Posyandu menegaskan pentingnya pemberdayaan bagi kader Posyandu. Selain itu, juga kebijakan yang mendukung pelaksanaannya.
Baca juga: Memperkuat Peran Posyandu Lewat Teknologi
Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 2023, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar 2,5 persen.
Penurunan ini sejalan dengan temuan oleh organisasi tersebut. Peningkatan kapasitas kader posyandu secara berkelanjutan memiliki korelasi positif dengan peningkatan pengetahuan dan perubahan.
"Untuk terus mendorong upaya pemberdayaan ini agar bisa diskalakan di level nasional, kita perlu kebijakan payung yang kuat,” ujar COO 1000 Days Fund dr. Rindang Asmara, MPH.
Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang kader, standar kompetensi, dan modul pelatihan bagi kader. Namun, hal ini belum dikatakan sempurna.
Hingga saat ini belum ada instrumen kebijakan dari pemerintah yang mengatur bentuk dukungan dan pemberdayaan kader posyandu. Hal ini mencakup dapatkan pelatihan dan sertifikasi, supervisi, insentif yang layak, serta alokasi anggaran dana desa untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Peningkatan peran kader dalam akselerasi pencapaian target-target kesehatan, termasuk penurunan stunting, memerlukan pelatihan yang efektif. Ditambah juga supervisi yang memadai, kompensasi yang adil dan infrastruktur yang mendukung.
"Pemerintah perlu segera memperkuat instrumen-instrumen kebijakan untuk lebih mendukung pemberdayaan kader," kata Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, MSc, PhD.
Hingga saat ini, 1000 Days Fund telah berhasil mendorong 49 desa untuk dapat menganggarkan insentif dan pelatihan kader. Namun, penganggaran ini membutuhkan proses advokasi secara langsung kepada pemerintah desa.
"Kami berharap setiap pemangku kepentingan dapat membuat kebijakan teknis utamanya dalam mendorong pelatihan, supervisi, dan pemberian insentif minimal bagi kader,” tutup dr. Rindang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
(FIR)
Pemberdayaan 1,5 juta kader posyandu yang ada di Indonesia menjadi peluang bagi pemerintah. Peluang ini untuk mencegah dan menurunkan angka stunting secara nasional.
Organisasi non-pemerintah 1000 Days Fund yang telah memberikan pelatihan bagi 54.000 kader Posyandu menegaskan pentingnya pemberdayaan bagi kader Posyandu. Selain itu, juga kebijakan yang mendukung pelaksanaannya.
Baca juga: Memperkuat Peran Posyandu Lewat Teknologi
Berdasarkan data Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat 2023, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan sebesar 2,5 persen.
Penurunan ini sejalan dengan temuan oleh organisasi tersebut. Peningkatan kapasitas kader posyandu secara berkelanjutan memiliki korelasi positif dengan peningkatan pengetahuan dan perubahan.
"Untuk terus mendorong upaya pemberdayaan ini agar bisa diskalakan di level nasional, kita perlu kebijakan payung yang kuat,” ujar COO 1000 Days Fund dr. Rindang Asmara, MPH.
Pada tahun 2019, Kementerian Kesehatan menerbitkan Peraturan Kementerian Kesehatan yang mengatur tentang kader, standar kompetensi, dan modul pelatihan bagi kader. Namun, hal ini belum dikatakan sempurna.
Hingga saat ini belum ada instrumen kebijakan dari pemerintah yang mengatur bentuk dukungan dan pemberdayaan kader posyandu. Hal ini mencakup dapatkan pelatihan dan sertifikasi, supervisi, insentif yang layak, serta alokasi anggaran dana desa untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
Peningkatan peran kader dalam akselerasi pencapaian target-target kesehatan, termasuk penurunan stunting, memerlukan pelatihan yang efektif. Ditambah juga supervisi yang memadai, kompensasi yang adil dan infrastruktur yang mendukung.
"Pemerintah perlu segera memperkuat instrumen-instrumen kebijakan untuk lebih mendukung pemberdayaan kader," kata Dosen Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, Prof. dr. Yodi Mahendradhata, MSc, PhD.
Hingga saat ini, 1000 Days Fund telah berhasil mendorong 49 desa untuk dapat menganggarkan insentif dan pelatihan kader. Namun, penganggaran ini membutuhkan proses advokasi secara langsung kepada pemerintah desa.
"Kami berharap setiap pemangku kepentingan dapat membuat kebijakan teknis utamanya dalam mendorong pelatihan, supervisi, dan pemberian insentif minimal bagi kader,” tutup dr. Rindang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FIR)
Copyright © 2025, Medcom.id, All Rights Reserved. 0.0094 [51]
