DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno menyusul penetapan Ketum Setya Novanto sebagai tersangka dugaan kasus korupsi KTP-el.

Setya Novanto memimpin rapat pleno pasca penetapan tersangka oleh KPK atas dirinya dalam kasus dugaan korupsi KTP-elektronik.

Ada tujuh keputusan dalam rapat tersebut. Salah satunya Golkar tidak akan melakukan munaslub (musyawarah nasional luar biasa).

"Ada dua hal (alasan), ada kondisi objektif dan ada kondisi subjektif. Kalau landasan objektif itu ada landasan hukumnya, yaitu diawali ketika awal tahun kita lakukan rapat konsultasi nasional dan itu diatur dalam AD/ART Partai Golkar dan rapat konsultasional merekomendasikan kepada DPP untuk tidak melaksanakan munaslub," jelas Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid soal alasan golkar tak menggelar munaslub.

Sedangkan kondisi subjektifnya, Nurdin mengatakan, menghadapi kompetisi politik ke depan itu memerlukan waktu. Mengingat Pilkada Serentak 2018 akan berlangsung, munaslub sangat tidak menguntungkan konsentrasi partai.