Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan covid-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Petugas Satpol PP mendata warga yang melanggar aturan protokol kesehatan covid-19 selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di kawasan Juanda, Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2020.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, sebagai landasan hukum penerapan sanksi progresif.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, sebagai landasan hukum penerapan sanksi progresif.
Pergub tersebut berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan covid-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum dengan mengenakan rompi selama satu jam atau denda administrasi sebesar Rp250 ribu.
Pergub tersebut berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan covid-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum dengan mengenakan rompi selama satu jam atau denda administrasi sebesar Rp250 ribu.

Sanksi Progresif bagi Pelanggar Protokol Kesehatan di Jakarta

21 Agustus 2020 17:58
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi progresif bagi pelanggar protokol kesehatan. Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 79 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian covid-19, sebagai landasan hukum penerapan sanksi progresif.

Pergub tersebut berisi sanksi bagi setiap warga, pelaku usaha dan penanggung jawab fasilitas umum (fasum) yang berulang kali melanggar protokol kesehatan covid-19 berupa sanksi kerja sosial membersihkan sarana fasum dengan mengenakan rompi selama satu jam atau denda administrasi sebesar Rp250 ribu. 

Penerapan sanksi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi personel kepolisian dan TNI. Satpol PP bertugas mendata nama, alamat, dan nomor induk kependudukan pelanggar yang ditindak untuk dimasukkan ke dalam basis data/sistem informasi. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(WWD)

News dki jakarta Virus Korona covid-19

GRAFIS