Terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Terdakwa kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) tambang nikel PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif tersebut dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsider 1 tahun.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif tersebut dengan hukuman 18 tahun penjara denda 1 miliar subsider 1 tahun.
Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Nur Alam mengakibatkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena, Bombana dan Buton.
Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi. Selain itu, perbuatan Nur Alam mengakibatkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena, Bombana dan Buton.

Nur Alam Dituntut 18 Tahun Bui

08 Maret 2018 19:09
Jakarta: Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis, 8 Maret 2018. Ia juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan. Nur Alam diyakini jaksa terlibat korupsi dengan memberikan persetujuan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB). MI/ BARY FATHAHILAH

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


(KHL)

News kasus korupsi

GRAFIS